
KALTIMPOST.ID, BONTANG–Rencana pembatalan proyek pembangunan Waduk Kanaan mendapat respons dari legislator.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan, perlunya langkah tegas dalam menjaga kesehatan fiskal daerah menyusul defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai sekitar Rp 150 miliar.
Menurutnya, kondisi itu terungkap setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ada kekurangan anggaran dari program yang direncanakan. “Artinya, ada sekitar Rp 150 miliar kegiatan dalam APBD tahun berjalan yang harus dibintangi atau ditunda,” kata Andi Faiz.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD meminta Pemkot Bontang segera membatalkan skema proyek multiyears (tahun jamak), yakni Waduk Kanaan. Kebijakan itu dinilai tidak realistis dengan kondisi keuangan daerah ke depan yang diproyeksikan semakin terbatas.
“APBD tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Kalau tetap memaksakan multiyears, dengan beban bertahap tiap tahun, itu jelas tidak akan sanggup secara postur keuangan,” ucapnya.
DPRD telah meminta wali kota untuk segera mengirimkan surat resmi agar pembatalan skema tersebut bisa diproses melalui rapat paripurna.
Selain proyek multiyears, sejumlah kegiatan lain yang dinilai belum mendesak juga diusulkan untuk dibatalkan. Di antaranya pemasangan ACP kantor wali kota, pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai, hingga rencana pembelian aset di luar daerah.
“Dialihkan anggaran ke program yang lebih menyentuh masyarakat. Prinsipnya, kebutuhan dasar dan pelayanan publik tetap jadi prioritas,” tutur dia.
DPRD ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sehat, tanpa meninggalkan utang kepada pihak ketiga di akhir tahun anggaran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




