Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tidak Ada Rombel Tambahan di SPMB 2026, DPRD Bontang Nilai Sudah Ideal

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto.

Advertisement

BONTANG - Kebijakan tidak adanya penambahan rombongan belajar (rombel) pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran kali ini dinilai sebagai langkah yang tepat dan ideal. Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan petunjuk teknis (juknis) terkait SPMB 2026 telah dikeluarkan dan bersifat normatif.

Tidak adanya penambahan rombel berarti tiap sekolah menyesuaikan jumlah lulusan tahun ini. “Tidak ada penambahan rombel. Artinya, daya tampung mengikuti jumlah lulusan yang ada," kata Heri.

Namun demikian, kondisi ini justru dinilai membawa dampak positif, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Bontang. Politikus Gerindra ini menilai, peluang bagi sekolah swasta menjadi lebih terbuka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Selama ini kan terjadi kecenderungan perebutan kursi di sekolah negeri. Dengan kondisi seperti ini, peluang di sekolah swasta menjadi lebih besar. Ini menciptakan kesetaraan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti perubahan paradigma pendidikan yang kini tidak lagi menonjolkan label “sekolah unggulan”. Sejalan dengan visi Presiden Indonesia, menurutnya tidak ada lagi dikotomi antara sekolah favorit dan non-favorit.

Advertisement

“Sekarang ini tidak ada lagi sekolah prestasi dalam arti label. Semua kembali ke kemampuan dan prestasi siswa itu sendiri,” tutur dia.

Lebih lanjut, Heri menyebut masyarakat Bontang pada dasarnya tidak terlalu mempermasalahkan label sekolah. Justru yang lebih menjadi perhatian adalah fasilitas pendidikan, seperti sekolah gratis serta dukungan perlengkapan belajar dari pemerintah.

“Bantuan seperti seragam, buku, dan lainnya sudah difasilitasi. Bahkan ada beberapa sekolah swasta yang dijadikan mitra sekolah negeri,” ungkapnya.

Kebijakan kemitraan tersebut juga dinilai memberi dampak berantai (multiplier effect), terutama bagi tenaga pendidik. Guru-guru dari sekolah negeri dapat mengajar di sekolah swasta mitra, begitu pula sebaliknya.

“Ini sangat positif. Guru yang kekurangan jam mengajar bisa mengajar di sekolah mitra. Begitu juga jika ada kekurangan tenaga pengajar, bisa saling mengisi,” terangnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolsek Muara Pahu Beri Edukasi Bahaya Narkoba kepada Siswa Baru di Kubar untuk Memperkuat Pencegahan Sejak MPLS

Kapolsek Muara Pahu Beri Edukasi Bahaya Narkoba kepada Siswa Baru di Kubar untuk Memperkuat Pencegahan Sejak MPLS

Polsek Muara Pahu mengedukasi siswa baru SMAN 1 Muara Pahu tentang bahaya NAPZA saat MPLS untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

SPMB Balikpapan 2026 Sukses Zero Titipan, Disdikbud Evaluasi Masalah Zonasi

SPMB Balikpapan 2026 Sukses Zero Titipan, Disdikbud Evaluasi Masalah Zonasi

Disdikbud Balikpapan merampungkan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2026 yang berjalan lancar. Diklaim bersih dari praktik "titip-menitip"

Bukan Zamannya Uji Mental! Praktisi Pendidikan Kaltim Tegaskan MPLS 2026 Wajib Kuatkan Psikis Siswa dari Cyberbullying

Bukan Zamannya Uji Mental! Praktisi Pendidikan Kaltim Tegaskan MPLS 2026 Wajib Kuatkan Psikis Siswa dari Cyberbullying

Praktisi pendidikan Kaltim Abdul Rozak Fahrudin ingatkan tantangan MPLS 2026. Sekolah wajib bangun ruang aman dari perundungan siber

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer