Nasib Kartu Bontang Pintar: Anggaran Belum Final, Nilai Bantuan Bakal Dipangkas?
KALTIMPOST.ID, BONTANG - Program Kartu Bontang Pintar (KBP) masih dalam tahap penyesuaian anggaran. Meski harapan masyarakat menginginkan realisasi cepat, pemerintah daerah menegaskan prosesnya tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal yang ada.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Abdu Safa Muha menyampaikan bahwa saat ini program tersebut belum sepenuhnya final. Ia mengibaratkan kondisi KBP masih belum sepenuhnya jelas dari sisi besaran anggaran yang akan diberikan.
“Kalau dibilang pasti, belum. Masih dalam tahap perhitungan dan penyesuaian. Tapi yang jelas, niat baik pemerintah tidak akan berhenti,” kata Safa.
Menurutnya, kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota saat ini tetap berkomitmen menjalankan program tersebut. Namun, realisasinya perlu diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal.
Baca Juga: Kejar Target Pajak! Bapenda Bontang Sisir Ulang Data PBB-P2, Kelurahan Guntung Jadi Penopang
Ia menjelaskan, secara teknis perhitungan kebutuhan anggaran sebenarnya sudah tersedia. Formula dasarnya adalah jumlah siswa yang menjadi sasaran dikalikan dengan besaran bantuan yang direncanakan.
“Hitungannya sebenarnya sederhana. Jumlah murid dikali besaran bantuan, itu sudah ketahuan kebutuhan totalnya,” ucapnya.
Sebagai informasi total peserta didik di Kota Bontang yakni 44.547. Rinciannya 23.042 laki-laki dan 21.505 perempuan. Angka tersebut mulai dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Jika dikurangi dengan jenjang atas maka hasilnya 35.861 (data mengacu dapodik).
Meski demikian, angka tersebut belum bisa langsung dieksekusi. Pemkot Bontang masih harus melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam proses ini, ada kemungkinan terjadi penyesuaian, termasuk pengurangan nilai bantuan.
“Apakah nanti nilainya tetap atau dikurangi, itu akan dibahas di TAPD. Jadi masih fleksibel,” tutur dia. Lebih lanjut, ia menekankan peran Disdikbud saat ini adalah menyiapkan rumah anggaran terlebih dahulu. Artinya, struktur dan pos anggaran harus tersedia sebelum dana dapat disalurkan.
“Kalau rumahnya sudah ada, dalam arti pos anggarannya sudah disiapkan, maka tinggal diisi. Setelah itu baru kami lakukan verifikasi data penerima,” terangnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
