Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Penambahan Rombel di SMAN Bontang, Komisi IV DPRD Kaltim Bakal Panggil Disdikbud

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
MINTA KAJIAN: Usulan penambahan rombel di SMA 1 dan 2 Bontang dipandang Komisi IV DPRD Kaltim membutuhkan telaah secara komprehensif. ADIEL KUNDHARA/KP
MINTA KAJIAN: Usulan penambahan rombel di SMA 1 dan 2 Bontang dipandang Komisi IV DPRD Kaltim membutuhkan telaah secara komprehensif. ADIEL KUNDHARA/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Polemik rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Bontang kian mengemuka. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah sekolah swasta yang khawatir akan terdampak langsung terhadap jumlah peserta didik mereka.

Menanggapi kondisi ini, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur memastikan akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk meminta penjelasan sekaligus membahas solusi terbaik.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut tanpa kejelasan. Menurutnya, langkah pemanggilan Disdikbud Kaltim penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Advertisement

“Kami memahami kekhawatiran sekolah swasta. Selama ini mereka punya kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Andi Satya.

Ia menilai, polemik ini tidak boleh dilihat hanya sebagai persaingan antara sekolah negeri dan swasta. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada keberlangsungan seluruh ekosistem pendidikan.

Advertisement

“Fokus kita bukan sekadar menambah rombel di sekolah negeri, tapi juga menjaga agar sekolah swasta tetap hidup. Jangan sampai ada yang dirugikan,” ucapnya.

Politikus Golkar ini menyebut, pihaknya telah menerima informasi terkait usulan penambahan rombel tersebut. Namun, ia mengingatkan agar keputusan tidak diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang komprehensif.

“Kita minta Disdikbud melakukan kajian objektif dan terbuka. Harus jelas data jumlah siswa, kapasitas sekolah, hingga distribusi peserta didik,” tutur dia.

Ia juga mengingatkan potensi dampak domino jika kebijakan tersebut dipaksakan. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta yang bisa berujung pada penutupan kelas bahkan pemutusan hubungan kerja tenaga pengajar.

“Kalau swasta kekurangan siswa, kelas bisa tidak jalan. Dampaknya bisa sampai ke guru yang kehilangan pekerjaan. Ini yang harus kita antisipasi,” terangnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Asap Karhutla Makin Pekat, Sekolah di Kaltim Boleh Terapkan PJJ Tanpa Tunggu Edaran Disdikbud

Asap Karhutla Makin Pekat, Sekolah di Kaltim Boleh Terapkan PJJ Tanpa Tunggu Edaran Disdikbud

Disdikbud Kaltim beri kewenangan sekolah gelar PJJ tanpa tunggu edaran jika kabut asap memburuk. Syawal Arifin minta mitigasi cepat.

Antisipasi Pemadaman Listrik, Sekolah di Kaltim Diminta Siapkan Genset untuk TKA   

Antisipasi Pemadaman Listrik, Sekolah di Kaltim Diminta Siapkan Genset untuk TKA  

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 di Kalimantan Timur menghadapi sejumlah potensi kendala teknis.

TKA 2026, Kaltim Bidik Lima Besar Nasional dengan 35.455 Peserta Gelombang Pertama   

TKA 2026, Kaltim Bidik Lima Besar Nasional dengan 35.455 Peserta Gelombang Pertama  

Provinsi Kaltim membidik posisi lima besar nasional dalam capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer