DPRD Bontang Sebut Pertamina Patra Niaga Empat Kali Mangkir Rapat, Besok Wajib Datang

Alfin menyebut agenda tersebut bukan lagi sekadar undangan biasa. Menurut politikus Golkar itu, DPRD Bontang sudah beberapa kali memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan langsung mengenai persoalan distribusi BBM yang memicu antrean panjang di Kota Bontang.

“Datang tanggal 31 Agustus. Saya tidak mau tahu alasan apa pun. Tolong undangan DPRD dihadiri, karena ini sudah panggilan keempat,” kata Alfin.

Ia menilai ketidakhadiran pihak Pertamina membuat publik semakin sulit mendapatkan penjelasan mengenai penyebab sebenarnya dari antrean Pertalite. Di tengah keresahan masyarakat, DPRD membutuhkan keterangan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan dalam distribusi BBM.

Alfin juga mempertanyakan sikap Hermawan Bagus Prabowo yang disebut memblokir sejumlah nomor telepon wartawan. Menurutnya, kondisi tersebut justru memperlebar jarak antara perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan informasi.

“Publik ini semuanya bertanya-tanya apa penyebabnya. Kalau teman-teman jurnalis mau bertanya kemudian nomornya diblokir, bagaimana publik mau tahu?” ucapnya.

Ia menegaskan keterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang. Apalagi antrean Pertalite telah menimbulkan dampak lanjutan terhadap aktivitas masyarakat dan lalu lintas di sejumlah kawasan Bontang.

Alfin mengatakan Pertamina tidak seharusnya menghindari pertanyaan terkait distribusi BBM. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran, Pertamina Patra Niaga dinilai perlu menjelaskan persoalan secara terbuka di hadapan DPRD maupun publik.

“Kalau tidak mau ditanya soal persoalan seperti ini, jangan menjadi GM. Jabatan itu juga membawa tanggung jawab untuk menghadapi persoalan,” tutur dia.

Selain meminta kehadiran pada 31 Agustus, Alfin mendorong Pertamina memperbaiki pola distribusi BBM ke Bontang. Ia menilai keterlambatan pengiriman dapat memperpanjang antrean dan membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Ia mencontohkan usulan agar distribusi dilakukan lebih cepat melalui pengiriman pada shift pertama. Dengan distribusi yang lebih tepat waktu, menurutnya, antrean kendaraan bisa ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan lalu lintas.