APBD Perubahan Bontang Terpangkas Rp118 Miliar, Belanja Modal Kena Imbas Paling Besar

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Sabuk penghematan kembali dikencangkan Pemerintah Bontang. Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah dipangkas hampir Rp119 miliar. Pos belanja modal menjadi salah satu yang mengalami koreksi paling besar dengan penurunan mencapai Rp84,42 miliar.

Angka tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menyampaikan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).

Total belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan Rp2,098 triliun berubah menjadi Rp1,979 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan Rp118,983 miliar atau 5,67 persen.

Neni menjelaskan, koreksi belanja merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal Bontang yang mengalami tekanan. Salah satu penyebab utamanya ialah penurunan penerimaan pembiayaan dari SiLPA 2025 setelah angka definitif diperoleh berdasarkan hasil audit. Pemangkasan belanja dilakukan pada tiga kelompok utama.

Baca Juga: Hadapi Kemarau Panjang, Cadangan Beras Kaltim 1.208 Ton Diproyeksi Aman hingga Akhir Tahun

Belanja operasi turun dari Rp1,555 triliun menjadi Rp1,524 triliun. Pengurangannya sekitar Rp31,34 miliar atau 2,01 persen. Kemudian belanja modal mengalami koreksi paling besar secara nominal. Dari sebelumnya Rp537,36 miliar menjadi Rp452,93 miliar. Artinya, terjadi pengurangan Rp84,42 miliar atau 15,71 persen.

Sementara belanja tidak terduga turun dari Rp6 miliar menjadi Rp2,782 miliar. Pos tersebut berkurang Rp3,217 miliar atau 53,62 persen. Meski belanja dipangkas, Neni memastikan pemerintah tidak melakukan pengurangan secara membabi buta. Setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan urgensi, waktu pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Kegiatan yang berdasarkan evaluasi tidak lagi memiliki waktu pelaksanaan yang memadai sampai dengan akhir tahun, kita tata kembali,” kata Neni.

Baca Juga: Pendapatan Bontang Naik Rp26 Miliar di APBD-P 2026, PAD Malah Turun dan Belanja Dipangkas

Sebaliknya, program yang menyangkut pelayanan dasar tetap dipertahankan. Begitu pula belanja wajib dan mengikat serta kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Neni menekankan, efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan pelayanan publik.

“Penurunan APBD tidak boleh diterjemahkan menjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan tetap menjaga alokasi fungsi pendidikan sebesar 20,61 persen meski total belanja daerah turun. Belanja infrastruktur pelayanan publik juga tetap berada di angka 42,04 persen.