Pemadaman Bergilir Tiap Hari, DPRD Bontang Panggil PLN dan Pertanyakan Backup GPK-PLTD

KALTIMPOST.ID- Pemadaman listrik bergilir di Kota Bontang membuat DPRD mempertanyakan optimalisasi sejumlah pembangkit yang berada di daerah tersebut. Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam menilai keberadaan sumber pembangkit seharusnya dapat menjadi backup ketika terjadi gangguan pada sistem utama.

Persoalan tersebut akan dibahas DPRD bersama PLN dalam pertemuan yang dijadwalkan Selasa (15/9/2026) besok di Kantor DPRD Bontang. Rustam mengatakan, DPRD ingin mendapatkan penjelasan mengenai kondisi pasokan listrik Bontang. Termasuk alasan masih terjadinya pemadaman ketika terdapat pembangkit yang dinilai dapat mendukung kebutuhan listrik.

“Kenapa harus kita kekurangan daya sementara kita punya GPK, kita punya PLTD, tapi masih juga terjadi pemadaman seperti begini? Ini yang saya enggak habis pikir,” kata Rustam. Menurutnya, gangguan maupun pemeliharaan pembangkit memang dapat memengaruhi pasokan listrik. Namun, sistem kelistrikan semestinya memiliki skema backup sehingga dampaknya terhadap pelanggan bisa ditekan.

Dia mempertanyakan apakah pembangkit yang ada di Bontang sudah dimanfaatkan secara optimal ketika terjadi gangguan. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak seluruh sistem kelistrikan mengalami kondisi padam secara bersamaan. “Pemadaman dari atas kan tidak selalu mati. Masih ada yang hidup. Kenapa enggak bisa di-backup dengan GPK? Kenapa enggak bisa di-backup dengan PLTD kita?” ucapnya.

Baca Juga: Pemadaman Listrik Ganggu UMKM, Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam Minta PLN Hindari Akhir Pekan

Rustam menilai persoalan ini penting dibahas karena listrik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pemadaman yang berulang dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan usaha hingga kegiatan masyarakat.

Selain optimalisasi pembangkit yang sudah tersedia, Rustam juga mendorong adanya pembahasan mengenai potensi kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sumber pembangkitan listrik di Bontang. Dia menyebut PT Badak NGL dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sebagai pihak yang dapat diajak berdiskusi apabila pemanfaatan pasokan listrik secara bersama memungkinkan dari sisi teknis maupun regulasi.

“Kalau memang bisa kerja sama, kerja sama dengan PT Badak, ambil juga listriknya sebagian. Pupuk Kaltim juga. Supaya di Kota Bontang ini tidak terjadi gelap,” tutur dia. Menurut Politikus Golkar ini, Bontang sebagai kota industri semestinya memiliki keandalan pasokan listrik yang lebih baik. Potensi sumber energi yang ada harus dipetakan dan dioptimalkan untuk mengantisipasi kondisi darurat maupun gangguan pembangkit.

Dia menilai persoalan listrik tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengatur jadwal pemadaman. Dibutuhkan langkah teknis untuk memastikan pasokan tetap tersedia ketika salah satu sumber mengalami gangguan atau menjalani pemeliharaan.

Karena itu, pemanggilan PLN besok diharapkan dapat membuka persoalan secara lebih terang. DPRD ingin mengetahui penyebab pemadaman, kondisi daya yang tersedia, serta kemampuan pembangkit di Bontang untuk menjadi sumber backup. “Ini akan kita pertanyakan nanti kepada PLN di saat RDP. Kita ingin tahu solusi-solusi apa yang harus kita ambil,” pungkas Rustam. (riz)