KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan serangkaian kabar positif mengenai kemajuan pembangunan ibu kota baru tersebut kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam kunjungan mereka pada tanggal 19-20 November 2025.
Basuki menekankan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan kelanjutan pembangunan IKN. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 79/2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.
"Terbitnya Perpres 79/2025 ini semakin meningkatkan keyakinan kami bahwa IKN pasti akan terus berjalan," jelas Basuki, dikutip Minggu (23/11/2025). Keyakinan tersebut semakin diperkuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 dengan total mencapai Rp 48,8 triliun.
Basuki juga memaparkan perkembangan pembangunan tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, yang dibagi ke dalam tiga kelompok (batch) pekerjaan yaitu Batch 1 (Kontrak Tahun Tunggal 2025): Proyek ini menunjukkan kemajuan konstruksi yang signifikan, dengan rata-rata progres telah mencapai 76% per tanggal 10 November 2025.
Batch 2 (2025-2027): Saat ini sedang dalam proses penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa. Per 10 November 2026, Batch 2 telah mengikat kontrak untuk 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi. Batch 3 (2026-2028): Masih dalam tahap persiapan awal menuju proses tender.
Skema Pembiayaan dan Minat Investor
Pembangunan IKN menggunakan tiga sumber pembiayaan utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Investasi Swasta Murni.
Menurut data resmi per 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi total investasi sebesar Rp 158,73 triliun. Investasi ini ditujukan untuk sektor perumahan/hunian, infrastruktur jalan, dan Multi Utility Tunnel.
Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani perjanjian kerja sama di berbagai sektor strategis, dengan nilai total mencapai Rp 66 triliun. Sektor-sektor ini mencakup pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial.
Dukungan DPR dan Dampak Ekonomi Lokal
Wakil Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua Delegasi, Syarief Abdullah, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah wujud komitmen penuh DPR RI. "Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara," tegas Syarief.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyoroti dampak positif pembangunan IKN terhadap daerahnya, di mana terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi. "Selama dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7%," ungkapnya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
