SAMARINDA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Pesan ini disampaikan saat tim BGN hadir dalam sosialisasi MBG yang digagas anggota DPR RI dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, di Samarinda, Sabtu (15/11).
Analis Madya Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Alwi Supriyadi menjelaskan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci agar distribusi makanan kepada siswa dapat berjalan tepat waktu. Makanya pihaknya mendorong mitra-mitra, baik mandiri maupun investor, untuk segera membangun dapur.
“Pendaftaran dilakukan lewat sistem online, mulai verifikasi, persiapan, hingga tahap pembangunan,” ungkapnya.
Setiap dapur yang telah selesai dibangun wajib melalui tahapan kelayakan sebelum mulai beroperasi. Dia mengingatkan, kalau uang H-10 belum diberikan dari pusat, dapur belum boleh berjalan. “Tapi banyak mitra yang sudah masuk tahap persiapan. Prosesnya berjalan,” jelasnya.
Ia menyampaikan, berdasarkan pemaparan tim BGN Kaltim, seluruh SPPG ditargetkan dapat berdiri dalam 45 hari ke depan, atau akhir tahun ini. Jika tercapai, seluruh sekolah di Samarinda dan wilayah Kaltim akan menerima pasokan makanan bergizi tanpa kecuali. “Insyaallah kalau semua terbangun, tidak ada lagi sekolah yang merasa tidak kebagian,” sebutnya.
Terkait mekanisme pendataan sekolah penerima, Alwi menegaskan proses pendataan dilakukan langsung oleh tim SPPG di lapangan. Sehingga pihak sekolah tujuan tidak perlu risau. “Bahkan kalau ada dua SPPG yang mendata sekolah yang sama, nanti ditetapkan satu dapur penanggung jawab. Bila ada masalah, korwil turun bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pihak terkait,” terangnya.
BGN juga menyinggung anggaran MBG untuk 2026 yang disebut meningkat signifikan. Ada tambahan anggaran sangat besar, bisa tiga sampai lima kali lipat dari sekarang. “Totalnya belum bisa kmai sebutkan, tapi kenaikannya jelas,” tegasnya.
Ia memastikan MBG bukan program jangka pendek. Terlebih ini merupakan program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang biasanya sebagaimana program di kementerian lain misalnya kementerian Sosial (Kemensos) RI berjalan panjang. “Seperti bansos yang dulu diprediksi tidak lama, tapi faktanya tetap berjalan sampai hari ini,” tambahnya.
Dia pun mendorong dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim agar mendukung berbagai upaya menyediakan SPPG maupun sertifikasi yang menyertainya, salah satunya, sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) yang masih terbatas, namun proses percepatan terus didorong lewat pemerintah daerah.
“Sehingga ke depan diharapkan semua dapur bisa beroperasi tepat waktu. Mengingat manfaat program ini tidak hanya bagi kalangan peserta didik, namun non peserta didik sebagaimana pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
