Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jelang Aksi 21 April, Baharuddin Demmu Ingatkan Pentingnya Respons Substantif DPRD dan Pemprov

B
Penulis: Bayu Rolles❯
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Bayu/KP)
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Bayu/KP)

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Sorotan publik dalam aksi massa pada 21 April 2026 bakal menyasar dua poros kekuasaan di Kaltim, Pemprov dan DPRD.

Pemprov dituntut segera mengevaluasi menyeluruh dan menghentikan produksi kebijakan-kebijakan yang dirasa publik nir-empati hingga praktik-praktik yang terindikasi mengarah pada KKN, salah satunya penempatan orang dekat di lingkar kekuasaan.

Sementara DPRD, didesak untuk beranjak dari sikap pasif dan menjalankan tugas pengawasannya yang tak lagi sekadar formalitas.

Advertisement

Massa aksi bahkan berencana mendorong legislatif berani memanfaatkan kewenangan eksklusifnya, dari interpelasi atau hak angket dalam mengawasi jalannya rezim Rudy Mas'ud dan Seno Aji di Pemprov Kaltim.

Soal tuntutan yang menyasar ke legislatif, Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memilih berhati-hati membaca situasi.

Advertisement

Di internal dewan, sebut dia, belum ada sikap yang benar-benar bulat. Termasuk mengaktifkan alat pengawasan seperti hak angket atau interpelasi. "Saat ini masih berdinamika," sebutnya saat diwawancarai, Senin, 20 April 2026.

Delapan fraksi yang ada di legislatif Kaltim periode 2024-2029, diyakininya, masih membaca arah bagaimana gelombang aksi nanti bisa memengaruhi langkah politik mereka di parlemen.

Termasuk fraksi Partai Amanat Nasional dan NasDem, tempatnya bernaung. Dan keputusan seperti itu jelas dipegang pimpinan partai dan fraksi di DPRD.

Di luar dinamika internal, kata Bahar, aksi massa merupakan hak konstitusi warga dalam menyalurkan aspirasi mereka. Setara dengan forum-forum dialog yang lebih formal.

“Aspirasi itu bisa disampaikan lewat aksi, bisa juga lewat ruang diskusi. Keduanya sama-sama sah,” ujarnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bahasa Kesunyian Skenario Adu Domba

Bahasa Kesunyian Skenario Adu Domba

Klarifikasi Andi Harun soal isu adu domba memicu polemik baru. Hak angket DPRD Kaltim ikut jadi sorotan publik.

   Andi Harun Bantah Dikaitkan dengan Aksi Demonstrasi ke Pemprov, Minta Namanya Tak Diseret

Andi Harun Bantah Dikaitkan dengan Aksi Demonstrasi ke Pemprov, Minta Namanya Tak Diseret

Wali Kota Samarinda, Andi Harun membantah dirinya terlibat di balik aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kaltim pada aksi 215, Kamis (21/5)

Defisit APBD Kaltim Rp1,2 Triliun, Purwadi Soroti Hubungan Pemprov dan DPRD

Defisit APBD Kaltim Rp1,2 Triliun, Purwadi Soroti Hubungan Pemprov dan DPRD

Pengamat ekonomi Unmul Purwadi Purwoharsojo menyoroti hubungan Pemprov Kaltim dan DPRD di tengah defisit APBD Rp1,2 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer