Jelang Aksi 21 April, Baharuddin Demmu Ingatkan Pentingnya Respons Substantif DPRD dan Pemprov

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Sorotan publik dalam aksi massa pada 21 April 2026 bakal menyasar dua poros kekuasaan di Kaltim, Pemprov dan DPRD.
Pemprov dituntut segera mengevaluasi menyeluruh dan menghentikan produksi kebijakan-kebijakan yang dirasa publik nir-empati hingga praktik-praktik yang terindikasi mengarah pada KKN, salah satunya penempatan orang dekat di lingkar kekuasaan.
Sementara DPRD, didesak untuk beranjak dari sikap pasif dan menjalankan tugas pengawasannya yang tak lagi sekadar formalitas.
Massa aksi bahkan berencana mendorong legislatif berani memanfaatkan kewenangan eksklusifnya, dari interpelasi atau hak angket dalam mengawasi jalannya rezim Rudy Mas'ud dan Seno Aji di Pemprov Kaltim.
Soal tuntutan yang menyasar ke legislatif, Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memilih berhati-hati membaca situasi.
Di internal dewan, sebut dia, belum ada sikap yang benar-benar bulat. Termasuk mengaktifkan alat pengawasan seperti hak angket atau interpelasi. "Saat ini masih berdinamika," sebutnya saat diwawancarai, Senin, 20 April 2026.
Delapan fraksi yang ada di legislatif Kaltim periode 2024-2029, diyakininya, masih membaca arah bagaimana gelombang aksi nanti bisa memengaruhi langkah politik mereka di parlemen.
Termasuk fraksi Partai Amanat Nasional dan NasDem, tempatnya bernaung. Dan keputusan seperti itu jelas dipegang pimpinan partai dan fraksi di DPRD.
Di luar dinamika internal, kata Bahar, aksi massa merupakan hak konstitusi warga dalam menyalurkan aspirasi mereka. Setara dengan forum-forum dialog yang lebih formal.
“Aspirasi itu bisa disampaikan lewat aksi, bisa juga lewat ruang diskusi. Keduanya sama-sama sah,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




