Bank Indonesia Soroti Risiko Cuaca terhadap Pangan, TPID Perbanyak Intervensi Pasar

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Faktor cuaca masih menjadi salah satu perhatian utama dalam pengendalian inflasi Kalimantan Timur pada triwulan II 2026. Meski tekanan harga diperkirakan melandai, risiko gangguan pasokan pangan akibat kondisi iklim tetap perlu diantisipasi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Jajang Hermawan mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Kaltim pada Mei 2026 berpotensi mengalami curah hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi, disertai potensi banjir berkategori rendah hingga menengah.

Baca Juga: Bejat! Ayah Setubuhi Dua Putri Kandung Selama Bertahun-tahun di Kutim, Kini Terancam 20 Tahun Penjara

Selain itu, hasil pemantauan menunjukkan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral, sementara indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) mengindikasikan kondisi El Nino.

Pada Juni 2026, sejumlah wilayah seperti Paser, Penajam Paser Utara, dan Bontang diprakirakan mengalami curah hujan kategori rendah, sedangkan wilayah lainnya didominasi hujan kategori menengah hingga normal.

Untuk menjaga stabilitas harga di tengah potensi gangguan pasokan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjalankan berbagai program pengendalian. Sepanjang triwulan I 2026, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah telah dilaksanakan sebanyak 217 kali di hampir seluruh wilayah Kaltim.

Baca Juga: Perdana di Kutai Barat! Pemkab Matangkan Job Fair 2026 untuk Dongkrak Penyerapan Tenaga Kerja Lokal  

"Komitmen TPID dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan juga diwujudkan melalui inisiasi MANDAU (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) sejak 2025," ujar Jajang.

Melalui MANDAU, TPID melakukan pengendalian inflasi secara preventif maupun kuratif, termasuk menyusun asesmen proyeksi inflasi sebagai dasar rekomendasi kebijakan. 

Baca Juga: Basuki Apresiasi Hari Doa Nasional di IKN, Perkuat Dukungan Spiritual bagi Pembangunan Nusantara

Langkah tersebut diarahkan agar inflasi Kaltim tetap berada pada sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah. (*)