Pengamat Unmul Kritik Insentif MBG Rp1 Triliun, Minta DBH Daerah Dipulihkan

SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal hingga Rp1 triliun bagi daerah yang dinilai berhasil menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat kritik dari pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo. Dia menilai, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemulihan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah.

Menurut Purwadi, pemberian insentif perlu dikaji di tengah tekanan keuangan daerah akibat pengurangan DBH. Apalagi, jika anggaran insentif tersebut bersumber dari dana transfer yang sebelumnya dipangkas, kebijakan itu dinilai tidak memberikan tambahan dukungan fiskal secara nyata.

“Itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Sebenarnya kan uang insentif yang Rp1 triliun itu dari pangkas DBH juga. Jadi, jangan berharap itu kebaikan hati pemerintah pusat, bukan,” ujarnya, Rabu (11/11).

Baca Juga: DBH Dipangkas Pusat 70 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Melambat Jadi 3,7 Persen

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 29 Oktober 2026 menyampaikan rencana penyiapan insentif fiskal Rp1 triliun bagi daerah yang dinilai berhasil mendukung pelaksanaan MBG.

Dana tersebut direncanakan diperebutkan melalui tiga gelombang dengan pembagian enam wilayah. Dalam skema penghargaan, daerah peringkat pertama disiapkan insentif Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.

Pemerintah juga berencana melanjutkan skema penghargaan serupa pada 2027. Salah satu indikator penilaiannya adalah kreativitas kepala daerah dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Selain insentif, Kementerian Dalam Negeri mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) MBG di daerah. Satgas tersebut diharapkan memperkuat koordinasi, inspeksi, dan pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, Purwadi mempertanyakan relevansi pemberian penghargaan ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia, pengurangan DBH telah memengaruhi kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dia juga menyinggung pernyataan pemerintah pusat mengenai alokasi bantuan Rp20 triliun untuk membantu 490 daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Purwadi menilai, bantuan tersebut perlu dilihat dalam konteks pengurangan transfer keuangan ke daerah sebelumnya.

“Uang DBH berkali-kali dipangkas-pangkas. Terus daerah sampai enggak punya duit, tiba-tiba daerah seolah-olah ngemis-ngemis,” kritiknya.