Pengamat Unmul Minta Penegakan Hukum Kasus Karhutla Kaltim Terus Berjalan
SAMARINDA – Pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Nur Aripkah, meminta aparat penegak hukum tetap mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim), meski api di sejumlah lokasi telah padam. Penanganan perkara dinilai perlu berlanjut hingga proses hukum tuntas sekaligus mendorong pemulihan lingkungan dan kerugian masyarakat terdampak.
Aripkah mengatakan, penanganan karhutla dapat menggunakan pendekatan multi door atau multi pintu. Dengan pendekatan tersebut, proses hukum tidak hanya bertumpu pada aspek pidana, tetapi juga mencakup jalur administratif dan keperdataan.
Melalui jalur keperdataan, misalnya, pihak yang bertanggung jawab dapat digugat untuk mengganti kerugian masyarakat yang terdampak kebakaran.
“Kita bisa menggunakan dari aspek hukum administratifnya, kemudian kita bisa menggunakan dari aspek keperdataannya, misalnya mengajukan gugatan terkait kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak,” kata Aripkah, Rabu (11/11).
Dia menjelaskan, sejumlah kasus karhutla saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan hingga penyidikan oleh kepolisian. Karena itu, dia berharap koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aparat penegak hukum terus berjalan hingga tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurut Aripkah, penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku. Upaya pemulihan atau restorasi atas kerusakan lingkungan dan dampak yang dialami masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Dia mengingatkan agar berakhirnya kebakaran tidak membuat proses penegakan hukum ikut terhenti. Pengusutan perkara harus tetap berjalan secara konsisten.
“Jangan sampai beriringan, padam apinya, padam juga proses penegakan hukumnya. Harusnya penegakan hukumnya semakin gencar untuk dilakukan ke depannya,” ujarnya.
Aripkah juga mengajak masyarakat ikut memantau perkembangan penanganan kasus karhutla yang masih berjalan. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi proses hukum dan memastikan hak masyarakat terdampak mendapat perhatian.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
