Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan Pokir DPRD Kubar Didominasi Infrastruktur dan Pertanian

S

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.


Advertisement

SENDAWAR – Usulan masyarakat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang dihimpun melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD setempat mencapai ratusan usulan dan disalurkan ke 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat masih didominasi sektor infrastruktur dan pertanian.

Berdasarkan rekapitulasi pokir DPRD, Dinas Pertanian menjadi OPD dengan jumlah usulan terbanyak, yakni 280 usulan. Posisi berikutnya ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DPUPR) dengan 223 usulan, yang sebagian besar berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar.

Advertisement

Selanjutnya, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (Kesrasos) menerima 104 usulan. Disusul Dinas Perikanan dengan 48 usulan dan Dinas Pendidikan sebanyak 45 usulan.

Sementara itu, Dinas Perhubungan memperoleh 34 usulan, Dinas Pemuda dan Olahraga menerima 19 usulan, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing mendapatkan delapan usulan.

Untuk OPD dengan jumlah usulan lebih sedikit, Dinas Pariwisata menerima empat usulan, Dinas Kesehatan tiga usulan, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung masing-masing hanya mendapat satu usulan.

Salah satu warga, Rio, berharap agar usulan yang disampaikan dapat direalisasikan, terutama yang berkaitan dengan akses infrastruktur menuju lahan pertanian dan perkebunan. Menurutnya, kondisi jalan yang layak sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ya, kami berharap usulan kami bisa disetujui, mengingat kami sangat butuh jalan yang layak untuk menuju lokasi kebun kami,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, selain melalui pemerintah daerah, masyarakat juga menyampaikan aspirasi pembangunan melalui jalur legislatif agar kebutuhan di lapangan bisa lebih cepat mendapat perhatian.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kenapa Daya Beli Melemah Tapi Tempat Ngopi Tetap Ramai? Ini Penjelasan Konsultan Bisnis

Kenapa Daya Beli Melemah Tapi Tempat Ngopi Tetap Ramai? Ini Penjelasan Konsultan Bisnis

Konsultan bisnis Yusuf Hadi Muslim menjelaskan alasan coffee shop dan tempat nongkrong tetap ramai meski daya beli masyarakat melemah.

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

Disoroti KPK sebagai Anomali, Banggar DPRD Kaltim Pertimbangkan Tarik Usulan Pokir Lintas Dapil

KPK soroti usulan pokir lintas dapil DPRD Kaltim dalam KUA-PPAS 2027. Banggar pimpinan Hasanuddin Mas'ud pertimbangkan tarik usulan ke dapil

Disemprit KPK Soal Penganggaran, DPRD Kaltim Minta Format Usulan Masyarakat Dibenahi

Disemprit KPK Soal Penganggaran, DPRD Kaltim Minta Format Usulan Masyarakat Dibenahi

KPK temukan anomali tata kelola anggaran Kaltim. Anggota DPRD Firnadi Ikhsan dorong standardisasi proposal usulan warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer