Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perkuat Satu Data Indonesia, Diskominfo Kubar Perdalam Statistik dan Keamanan Siber

SA
ANALISIS DATA: Bimbingan teknis pengolahan dan analisis data statistik sektoral, serta manajemen risiko dan keamanan data yang digelar Diskominfo Provinsi Kaltim di Hotel Horison, Samarinda.
ANALISIS DATA: Bimbingan teknis pengolahan dan analisis data statistik sektoral, serta manajemen risiko dan keamanan data yang digelar Diskominfo Provinsi Kaltim di Hotel Horison, Samarinda.

Advertisement

KALTIMPOST.ID, ​SAMARINDA – Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis data yang akurat dan berkualitas terus digenjot Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Kamis (11/6/2026), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral, serta Manajemen Risiko dan Keamanan Data yang digagas oleh Diskominfo Provinsi Kaltim di Hotel Horison, Samarinda.

​Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola Satu Data Indonesia, hingga penerapan pengamanan siber secara komprehensif.

​Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Statistik dan Persandian (PKSP) Diskominfo Kubar, Salkus, menyampaikan bahwa kunci dari kualitas data berada di tangan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.

"Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu faktor paling krusial untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral yang baik, sekaligus menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah," ujarnya.

Advertisement

​Dalam agenda tersebut, materi inti disampaikan oleh Ika Wahyuni yang membedah tuntas seputar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), manajemen metadata, hingga penyusunan bukti dukung. Ika memaparkan bahwa EPSS adalah instrumen utama untuk mengukur tingkat kematangan instansi dalam menyelenggarakan statistik.

​Oleh karena itu, lanjut Ika, kualitas sebuah data harus ditopang oleh proses verifikasi, validasi, dan pengarsipan yang disiplin. "Selain itu, aspek keamanan data yang meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi adalah hal mutlak. Ini untuk memastikan data yang dihasilkan aman dan akurat sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelasnya.

​Selain statistik, isu keamanan siber dan inovasi teknologi turut menjadi sorotan. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, secara khusus menyoroti urgensi implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan penilaian Indeks KAMI. Langkah ini dinilai penting untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola keamanan siber pemerintah daerah.

​Menariknya, Bambang juga mendorong pemanfaatan teknologi drone sebagai terobosan pengumpulan data.

"Pemanfaatan drone dapat menjadi solusi cerdas untuk percepatan pengumpulan data dan pemetaan wilayah, khususnya di area terpelosok Kubar yang sulit dijangkau. Tentu, pemanfaatannya harus tetap tunduk pada kepatuhan aturan dan manajemen risiko yang ketat," tegas Bambang.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bukan Sekadar Asumsi, Kutai Barat Satukan Data OPD dan Luncurkan Pro-Kubar

Bukan Sekadar Asumsi, Kutai Barat Satukan Data OPD dan Luncurkan Pro-Kubar

Pemkab Kutai Barat gelar Forum Satu Data Indonesia dan luncurkan aplikasi Pro-Kubar untuk hapus ego sektoral serta perkuat integrasi data.

Pemkab Kubar Genjot Komitmen Penilaian Pemerintahan Digital, Target Perbaiki Proyeksi Skor PEMDI 2026

Pemkab Kubar Genjot Komitmen Penilaian Pemerintahan Digital, Target Perbaiki Proyeksi Skor PEMDI 2026

Diskominfo Kubar bekerja sama dengan Bagian Ortal menggelar Rapat Koordinasi dan Penentuan Komitmen Penilaian Pemerintahan Digital 2026

Bukan Sekadar Kejar Predikat, Diskominfo Kubar Gembleng PPID Kelurahan Jalankan UU Keterbukaan Informasi

Bukan Sekadar Kejar Predikat, Diskominfo Kubar Gembleng PPID Kelurahan Jalankan UU Keterbukaan Informasi

Diskominfo Kubar menggelar sosialisasi dan arahan Monev PPID 2026 kepada perwakilan kelurahan. Kabid IKP Sapri tekankan wajibnya keterbukaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer