Bupati Frederick Edwin Ikuti Raker Komisi II DPR RI Secara Daring dari Kampung Minta

SENDAWAR— Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Kantor Kepala Kampung Minta, Kamis (30/7/2026).

​Kegiatan tersebut merupakan agenda Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, serta Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

​Rapat penting ini turut dihadiri Ketua Umum APKASI, Ketua Dewan Pengurus APKASI, para gubernur, serta para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia. Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu pemerintahan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

​Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara seksama sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta mendukung pelaksanaan kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

​Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap berbagai masukan, kebijakan, dan arahan yang disampaikan dapat menjadi landasan dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

​Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar hingga selesai, serta menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. (*)