DPR Gaspol Revisi UU Pemilu, Ambang Batas Parlemen Jadi Sorotan Utama

KALTIMPOST.ID - Revisi UU Pemilu mulai memasuki tahap pembahasan lanjutan di DPR RI setelah masa reses berakhir pada 9 November 2026.

Namun, perubahan aturan pemilu kali ini tidak hanya berkaitan dengan besaran ambang batas parlemen, tetapi juga menyangkut keselamatan petugas dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya perlu menjadi bahan pertimbangan dalam revisi UU Pemilu.

Baca Juga: Tak Perlu Banyak Minyak, Begini Cara Bikin Tahu Cabe Garam yang Tetap Renyah

Salah satu yang mendapat perhatian adalah keselamatan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Jazuli optimistis pembahasan rancangan undang-undang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan setelah masa reses berakhir.

Menurutnya, DPR telah menerima berbagai masukan dari kalangan akademisi, profesor, hingga peneliti untuk memperkaya materi pembahasan.

Keselamatan Petugas Pemilu Jadi Perhatian DPR

Salah satu persoalan yang kembali disorot dalam revisi UU Pemilu adalah keselamatan petugas penyelenggara.

Jazuli menilai pengalaman pemilu sebelumnya, ketika sejumlah petugas meninggal dunia, harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca Juga: Harga Emas Dunia Bangkit dari Titik Terendah, Investor Kini Pantau Pemilu AS

Menurutnya, perlindungan terhadap petugas pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaran di bawahnya.

“Ini juga menjadi tanggung jawab kita tentang keselamatan anak bangsa yang ikut menjadi penyelenggara, dengan seluruh turunannya, baik di KPU pusat, Bawaslu, maupun sampai ke bawahnya,” tegas Jazuli di Kompleks Parlemen, dilansir dari Akurat, Selasa (3/11).