Pemkab Kutai Barat Integrasikan Indikator Kependudukan ke RPJMD

KALTIMPOST.ID, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat perencanaan pembangunan melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) serta optimalisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Kependudukan (Siperindu).

Langkah ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) dan sosialisasi yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kantor Bappelitbangda Kutai Barat, Rabu (14/10/2026).

Sekretaris Daerah Kutai Barat, Erik Victory, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini wajib mengintegrasikan indikator kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan ini diharapkan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terpadu lintas sektor.

Baca Juga: Waspada Narkoba dalam Cairan Vape, Pemkab Kutai Barat Perketat Pengawasan Rokok Elektrik

"Melalui internalisasi indikator PJPK ke dalam RPJMD, seluruh perangkat daerah harus menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing. Pembangunan kependudukan harus berjalan secara terpadu," ujar Erik.

Erik menambahkan, pembangunan kependudukan mencakup berbagai aspek strategis. Mulai dari peningkatan kualitas keluarga, kesehatan, pendidikan, percepatan penurunan stunting, hingga pengelolaan bonus demografi sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Sertifikat Tanah Warga Kubar Belum Terbit? BPN Ungkap Kendala Berkas hingga Sengketa Batas Lahan

Selain integrasi kebijakan, penggunaan aplikasi Siperindu ditekankan sebagai kunci pemantauan kondisi kependudukan secara real-time. "Dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengambil langkah antisipatif secara cepat," tegasnya.

Plt Kepala DP2KBP3A Kutai Barat, Seriwahyuni, menjelaskan bahwa dinamika kependudukan harus dikelola selaras dengan daya dukung lingkungan. Menurutnya, PJPK berfungsi sebagai dokumen acuan baku untuk mengarahkan rencana aksi jangka menengah dan panjang yang terukur.

Platform Siperindu yang disiapkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN nantinya mempermudah pelaporan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan PJPK secara terintegrasi. (*)