Data Kependudukan Harus Akurat, OPD Mahulu Diminta Selaraskan Target Pembangunan

KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mematangkan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029. Dokumen strategis ini memuat 30 indikator lintas sektor yang wajib diselaraskan dengan kebutuhan riil daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan PJPK di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahulu Suhuk yang mewakili Bupati Angela Idang Belawan.

Baca Juga: Susun Peta Jalan Kependudukan 2025-2029, Pemkab Mahulu Petakan Kesiapan Kerja Usia Produktif

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Suhuk, Bupati Angela menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Kebijakan pembangunan kependudukan dinilai tidak boleh melenceng dari kondisi lapangan agar arah penanganan masalah tepat sasaran.

"PJPK harus mampu menggambarkan kondisi kependudukan Mahulu sekaligus memberikan arah penanganan yang jelas," tegas bupati dalam sambutannya.

Persoalan kependudukan menyentuh berbagai bidang vital, mulai dari kesehatan, pembangunan keluarga, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Karena itu, penanganannya tidak bisa bertumpu pada satu instansi saja, melainkan butuh komitmen terpadu antarperangkat daerah.

Baca Juga: Susun PJPK 2025-2029, Pemkab Mahakam Ulu Prioritaskan Penurunan Stunting dan Kualitas Keluarga

Bappelitbangda bersama dinas terkait diarahkan segera menindaklanjuti forum ini melalui koordinasi teknis lanjutan. Langkah tersebut ditujukan untuk memvalidasi data, menetapkan target terukur, serta membagi tanggung jawab tiap organisasi perangkat daerah secara proporsional.

Melalui dokumen perencanaan lima tahunan ini, Pemkab Mahulu berupaya mengintegrasikan kebijakan kependudukan daerah menuju visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. (*)