Respons Isu TKA Ilegal, Begini Rencana Ketua DPRD Kukar

TENGGARONG - DPRD Kukar menyoroti isu keberadaan tenaga kerja asing ilegal. Lembaga legislatif tersebut segera menjadwalkan koordinasi dengan instansi berwenang untuk memverifikasi data di lapangan.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada bukti faktual. Fokus utama penelusuran ini adalah memastikan seluruh tenaga kerja asing memiliki izin kerja, serta izin tinggal yang valid.

“Kita harus melihat dan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Nanti kita akan berkoordinasi untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Ahmad Yani, Sabtu (7/11).

Baca Juga: Wamen PKP Tinjau Rencana Penataan Kawasan Permukiman di Tenggarong, Pemkab Siapkan Tempat Relokasi

Ia menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran, DPRD akan bertindak tegas sesuai koridor hukum. Pihaknya berencana melibatkan Kementerian Imigrasi dalam proses pengawasan tersebut karena menyangkut kewenangan lintas lembaga.

“Jika memang benar terdapat banyak tenaga kerja asing yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti tidak memiliki izin kerja atau izin tinggal, maupun izinnya sudah tidak berlaku, pasti akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga membuka peluang untuk turun langsung ke lokasi perusahaan. Terutama yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan. Langkah ini dilakukan guna memastikan kepatuhan regulasi di tingkat operasional perusahaan.

“Apalagi jika persoalan ini terjadi di sektor pertambangan maupun perkebunan. Pengawasannya bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga seluruh instansi terkait,” tutupnya. (*)