Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekolah Diminta Lebih Cermat Input Dapodik, Disdikbud Kutim Ingatkan Dampaknya ke Bantuan

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯

BANTUAN: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto.
BANTUAN: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) meminta satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk lebih cermat melakukan validitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasalnya, data yang tidak akurat di Dapodik dapat berpengaruh pada alokasi bantuan yang dikucurkan. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto menjelaskan, proses penentuan penerima bantuan revitalisasi bukan kewenangan daerah.

Informasi awal mengenai sekolah yang berpotensi menerima bantuan dikirim pemerintah pusat melalui aplikasi Data Sahabat dan diverifikasi ulang di lapangan. “Daerah tidak menentukan secara sepihak. Data dari pusat, kami hanya memastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil sekolah,” ujarnya.

Advertisement

Ia menambahkan, dari hasil verifikasi terbaru, terdapat 20 satuan PAUD yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan fisik. Seluruh penetapan mengacu pada data yang sekolah masukkan ke dalam Dapodik.

Selain persoalan data pokok, sekolah juga diminta lebih tertib dalam penyampaian laporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Masih ditemukan laporan yang masuk melewati batas waktu, yang menurut Disdikbud dapat memengaruhi besaran anggaran tahun berikutnya.

“Jika ada dana yang tidak terlaporkan, maka alokasi tahun depan bisa langsung dikurangi sebesar nilai yang belum dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Advertisement

Disdikbud mendorong pemanfaatan sistem Coretax untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sistem ini membantu proses pembuatan kode billing deposit hingga pelaporan SPT unifikasi secara digital, sehingga dapat menekan potensi temuan audit.

Di luar isu administrasi sekolah, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar terkait Anak Tidak Sekolah (ATS). Di wilayah Kutai Timur, jumlah ATS tercatat 10.197 anak. Targetnya, angka tersebut turun drastis hingga sekitar 2.000 anak pada Desember 2026.

Disdikbud mengajak orang tua memastikan anak usia 5-6 tahun segera masuk PAUD sebagai bagian dari upaya pemenuhan pendidikan dasar. “Kalau ada anak usia sekolah yang belum masuk PAUD, segera ajak dan daftarkan. Ini tanggung jawab bersama,” ucap Heri. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Mahulu Dorong Pengenalan Koding Sejak PAUD, Tak Harus Pakai Perangkat Digital

Bupati Mahulu Dorong Pengenalan Koding Sejak PAUD, Tak Harus Pakai Perangkat Digital

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan dorong pengenalan koding sejak PAUD lewat permainan sederhana tanpa perangkat digital.

HUT Ke-81 RI, Bunda PAUD Kutai Barat Asah Kreativitas Anak Lewat Lomba

HUT Ke-81 RI, Bunda PAUD Kutai Barat Asah Kreativitas Anak Lewat Lomba

Lomba untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kutai Barat, menjadikan lomba bukan hanya gelaran, melainkan melatih kreativitas anak.

Pemisahan Dinas Berkait Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda Ditarget Rampung Akhir 2026

Pemisahan Dinas Berkait Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda Ditarget Rampung Akhir 2026

Pemkot Samarinda menyiapkan penataan kelembagaan untuk memisahkan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam satu perangkat daerah khusus

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer