Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Kutim Irit Bicara soal Sembilan Perusahaan Penerima PROPER Merah

Jufriadi
Penulis: Jufriadi❯
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Jufriadi/KP
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Jufriadi/KP

Advertisement

KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, memilih tidak menanggapi banyak terkait sembilan perusahaan di Kutim yang menerima peringkat merah dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2024-2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Saat dimintai tanggapan terkait hasil penilaian tersebut, Ardiansyah mengatakan persoalan itu akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. “Saya serahkan kepada lingkungan hidup untuk segera komunikasi dengan mereka untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidupnya,” ujarnya belum lama ini.

Sebelumnya, sebanyak sembilan perusahaan di Kutim tercatat menerima PROPER merah karena dinilai belum memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Penilaian itu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2025.

Perusahaan penerima PROPER merah berasal dari berbagai sektor, mulai pertambangan batu bara, perkebunan sawit, kawasan industri hingga industri semen.

Perusahaan tersebut di antaranya PT Batuta Chemical Industrial Park, PT Tawabu Mineral Resources, PT Tambang Damai, PT Kaltim Prima Coal, PT Nala Palma Cadudasa, PT Kresna Duta Agroindo, PT Long Bangun Prima Sawit dan PT Kobexindo Cement.

Advertisement

Sejumlah perusahaan bahkan kembali menerima peringkat merah untuk kedua kalinya, di antaranya PT Tawabu Mineral Resources, PT Tambang Damai, dan PT Nala Palma Cadudasa.

Peringkat merah dalam PROPER diberikan kepada perusahaan yang dinilai belum memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Diberikan sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Jimmi menilai pengawasan terhadap perusahaan masih menjadi persoalan karena kewenangan pengawasan berada di pemerintah pusat. “Kesulitan kita ini, karena memang pengawas dari kementerian kan memang enggak ada yang standby di sini,” kata Jimmi.

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya menerbitkan izin usaha, tetapi juga memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan berjalan maksimal. “Karena mereka yang mengeluarkan izin mereka juga harus mengawasi. Prinsipnya kan seperti itu,” ujarnya.

Ia mengatakan DPRD Kutim tetap mendorong pemerintah pusat agar lebih serius menindaklanjuti hasil penilaian PROPER terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat catatan buruk.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Data Tenaga Kerja Perusahaan di Kutim Masih Tertutup, DPRD Minta Pengawasan Diperkuat   

Data Tenaga Kerja Perusahaan di Kutim Masih Tertutup, DPRD Minta Pengawasan Diperkuat  

Kalangan DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti masih minimnya keterbukaan data tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim.

Optimalisasi Bandara Uyang Lahai, Kutim Masih Terkendala Infrastruktur dan Biaya Operasional

Optimalisasi Bandara Uyang Lahai, Kutim Masih Terkendala Infrastruktur dan Biaya Operasional

Upaya optimalisasi operasional Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng, Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi sejumlah kendala.

Kasus Kekerasan Anak di Sangkulirang Kutim Terungkap, Polisi Dalami Korban Lain

Kasus Kekerasan Anak di Sangkulirang Kutim Terungkap, Polisi Dalami Korban Lain

Polisi mengungkap kasus kekerasan terhadap anak di Sangkulirang Kutim dan memastikan pendampingan bagi korban.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer