Bupati Kutim Didemo, Amara Tuntut Penanganan Karhutla hingga Infrastruktur
KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Rakyat (Amara) Kutim menggelar aksi demonstrasi di simpang empat Bukit Pelangi dan Kantor Bupati Kutim, Selasa (10/11). Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan terkait berbagai persoalan publik yang dinilai mendesak untuk diselesaikan.
Koordinator aksi, Yosua Sihotang menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan upaya menyuarakan hak dasar rakyat yang belum terpenuhi secara maksimal. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan warga melalui kebijakan yang konkret.
"Kami tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Kami membutuhkan kebijakan yang nyata, tindakan yang terukur, dan keberpihakan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat," kata Yosua dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, Amara Kutim menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Poin pertama terkait desakan pertanggungjawaban pemerintah atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta solusi penanganannya yang lebih preventif.
Selain itu, massa menuntut percepatan pembangunan jalan poros antarkecamatan yang dianggap krusial bagi mobilitas ekonomi dan sosial warga. Mereka menilai pembangunan saat ini masih terpusat pada wilayah tertentu saja.
Mereka juga menyoroti sektor pendidikan dengan menuntut pemerataan akses dan kualitas sekolah hingga ke wilayah pedalaman. Bagi massa, kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan bagi ketimpangan pendidikan di Kutim.
Terkait penanganan karhutla, massa mendesak penggunaan instrumen Belanja Tidak Terduga (BTT) secara optimal dan transparan sesuai prosedur hukum. Mereka tidak ingin prosedur administratif menjadi penghambat perlindungan keselamatan masyarakat.
Poin terakhir dalam tuntutan mahasiswa adalah desakan penertiban perusahaan yang beroperasi tanpa izin usaha. Yosua menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu terhadap pemilik modal maupun masyarakat kecil.
"Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, memenuhi kewajiban perizinan, serta menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
