Bupati Mahulu Tekankan Disiplin ASN dalam Perlindungan Data Pribadi
SAMARINDA – Perlindungan data pribadi masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan teknologi. Kedisiplinan aparatur pemerintah dalam mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi juga menjadi faktor penting untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan data.
Hal tersebut ditekankan Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan dalam Sosialisasi Keamanan Data dan Informasi serta Evaluasi Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (3/11/2026).
Angela mengatakan, pemerintah daerah mengelola berbagai informasi masyarakat untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik. Karena itu, setiap aparatur harus memahami batas kewenangan serta tanggung jawab atas data yang dapat diaksesnya.
Menurut dia, kebocoran atau penyalahgunaan informasi tidak hanya berisiko merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Tindakan preventif dan mitigasi risiko harus menjadi kebiasaan dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap aparatur bertanggung jawab atas informasi yang dikelola dan akses yang dimiliki," tegasnya.
Ancaman keamanan informasi juga semakin berkembang seiring pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, pemahaman aparatur mengenai risiko siber dan kebijakan perlindungan data pribadi perlu terus diperkuat.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tony Haryanto, menyampaikan materi mengenai ancaman siber di era AI serta kebijakan perlindungan data pribadi.
Angela berharap, sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan seluruh perangkat daerah sekaligus mendorong pengelolaan informasi pemerintahan yang lebih aman dan bertanggung jawab.
"Menjaga keamanan data berarti turut melindungi masyarakat Mahakam Ulu yang kita layani," katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
