Desakan Indonesia Keluar dari Board of Peace Menguat, Begini Respons Kemlu

KALTIMPOST.ID, Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza mendapat tentangan dari berbagai kalangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, perguruan tinggi, hingga mahasiswa mendesak Prabowo agar segera menarik Indonesia dari forum tersebut.

Desakan makin kuat usai Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel, melancarkan serangan udara ke Iran yang pada akhirnya menewaskan sejumlah tokoh penting Republik Islam Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khosseini Khamenei.

Apalagi adanya fakta bahwa AS adalah penggagas BoP, forum yang kini diikuti Indonesia.

Mereka menilai keanggotaan tersebut berpotensi menyeret Indonesia dalam konflik geopolitik yang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Menanggapi desakan dari banyak pihak, yang meminta Indonesia keluar dari keanggotaan BoP, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang mengatakan, setiap kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk keputusan bergabung dengan BoP, diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” ucap Yvonne.

Ia menyebut, partisipasi Indonesia di Board of Peace (BoP) tetap konsisten ditujukan untuk mendukung stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina.

Partisipasi pun ditujukan untuk memperkuat dorongan terhadap Solusi Dua Negara, serta memastikan perlindungan warga sipil sesuai hukum internasional dan Piagam PBB.

Indonesia juga terus melakukan koordinasi erat dengan delapan negara OKI yang merupakan anggota BoP yaitu Arab Saudi, Qatar, Yordania, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Turkiye dan Pakistan.

“Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara,” ujarnya.

Walaupun demikian, tutur dia, pemerintah tetap menampung aspirasi yang disampaikan kepada publik.

“Kementerian Luar Negeri menghargai dan mencatat seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat,” tandasnya.