Soroti Hak Palestina, Amnesty dan Pelapor Khusus PBB Minta Indonesia Keluar dari BoP
KALTIMPOST.ID,JAKARTA–Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) saat ini masih ditangguhkan. Langkah ini diambil di tengah menguatnya desakan publik agar Indonesia keluar dari badan tersebut demi menjaga hak-hak rakyat Palestina.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia sejak awal merupakan bagian dari diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, pemulihan Gaza, serta realisasi solusi dua negara (two-state solution). Pemerintah kini masih mencermati dinamika perkembangan di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final.
Baca Juga: MUI Usul Kibarkan Bendera Merah Putih dan Palestina Setengah Tiang Tolak Konser Andrea Bocelli
“Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina,” kata Nabyl di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Meskipun pemerintah berharap BoP dapat dijadikan sarana pendorong perdamaian, penangguhan pembahasan ini menjadi sinyal bahwa perkembangan situasi kawasan terus menjadi bahan pertimbangan mendalam bagi Indonesia.
Baca Juga: MBG: Makin Banyak Gagal
Desakan agar Indonesia mundur dari BoP di antaranya disuarakan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia menilai keputusan bergabung dengan BoP merupakan langkah keliru sejak awal lantaran kuatnya dominasi Amerika Serikat di dalamnya.
“Kami setuju bahwa sedari awal Board of Peace adalah kesalahan. Sedari awal itu seharusnya tidak terjadi,” tegas Usman, seraya menyoroti dukungan Washington terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Nada kritis juga disampaikan Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese. Dalam konferensi pers di Jakarta, Albanese mempertanyakan kesesuaian BoP dengan tatanan hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina.
“Resolusi Dewan Keamanan yang menjadi dasar pembentukan Dewan Perdamaian tersebut tidak sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina maupun hukum internasional,” ujar Albanese. Ia mengingatkan pentingnya peran strategis Indonesia melalui Gerakan Non-Blok untuk terus memperjuangkan keadilan bagi warga sipil Palestina.
Indonesia tercatat resmi bergabung dengan BoP pada 22 Januari 2026 dalam agenda World Economic Forum di Davos, Swiss. Keputusan lanjutan pemerintah terkait keberadaan di BoP kini menjadi ujian penting bagi arah kebijakan dan konsistensi diplomasi luar negeri Indonesia.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
