Oleh:
Sarah Amanda Nur Rahima
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Ketika piring anak bangsa dijadikan panggung kejar tayang, gizi justru berisiko menjadi ancaman.
----
NASI putih, lauk-pauk hangat, dan sekotak susu menemani ribuan anak sekolah setiap pagi dan siang. Di atas kertas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai wujud nyata pemenuhan hak anak atas gizi sekaligus investasi menuju Indonesia Emas. Anggaran besar disiapkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibangun dari desa hingga kota, dan pidato tentang generasi emas terus berkumandang.
Namun, ketika seremoni peresmian usai, kenyataan di lapangan tak selalu sejalan dengan harapan. Di tengah ambisi memperluas jangkauan program, muncul pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan, kualitas makanan, keamanan pangan, dan efektivitas pengawasan. Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anak berisiko kehilangan tujuan apabila pelaksanaannya lebih berorientasi pada capaian angka daripada mutu layanan.
Istilah “Makin Banyak Gagal” bukan sekadar sindiran. Ungkapan ini menjadi kritik terhadap penyelenggaraan program yang semestinya mengutamakan kehati-hatian, akuntabilitas, dan keselamatan penerima manfaat. Ketika target penyaluran dikejar dalam waktu singkat, kesiapan dapur, kualitas bahan pangan, dan standar keamanan makanan tidak boleh menjadi urusan belakangan.
Program sebesar MBG tidak cukup dinilai dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang beroperasi. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari makanan yang layak dikonsumsi, kandungan gizi yang sesuai, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya masalah.
Di sejumlah sekolah, kualitas menu MBG menjadi perhatian. Keluhan mengenai porsi yang dinilai kurang, makanan yang tidak segar, hingga dugaan ketidaksesuaian standar gizi menunjukkan perlunya evaluasi yang serius. Protein yang kurang matang, sayuran yang tidak higienis, makanan kering, dan makanan basi bukan persoalan sepele. Bagi anak-anak, kualitas makanan berkaitan langsung dengan kesehatan mereka.
Menu yang disediakan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi, usia penerima, serta kondisi dan ketersediaan bahan pangan di setiap daerah. Anak-anak di Papua, Jawa, Kalimantan, dan wilayah lainnya tentu memiliki lingkungan serta kebiasaan pangan yang beragam. Standar gizi harus tetap dijaga, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi lokal agar makanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat dikonsumsi dengan baik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
