Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Program Generasi Emas Menghasilkan Rasa Cemas

R
Penulis: Redaksi KP❯
Ady Mancanegara.
Ady Mancanegara.

Advertisement

Oleh:

Ady Mancanegara

Mahasiswa Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia

Advertisement

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah gagasan yang sederhana tetapi penting: negara hadir memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Di tengah persoalan stunting, kualitas kesehatan anak, dan tantangan pembangunan sumber daya manusia, program ini ditempatkan sebagai investasi untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

Namun, sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari cita-cita yang melahirkannya. Kebijakan juga diuji melalui cara negara mengelolanya, mengawasinya, dan bertanggung jawab ketika terjadi persoalan.

Dalam beberapa waktu terakhir, MBG menghadapi ujian serius. Dugaan kasus keracunan di sejumlah daerah telah mengubah cara sebagian masyarakat memandang program ini. Makanan yang semula diharapkan menjadi simbol perhatian negara, bagi sebagian keluarga justru menghadirkan kekhawatiran baru.

Advertisement

Di titik inilah persoalan MBG tidak lagi semata-mata berbicara tentang distribusi makanan. Persoalannya telah bergeser menjadi pertanyaan tentang tata kelola, pengawasan, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat.

Data mengenai jumlah korban memang berbeda antara satu sumber dengan sumber lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena metode pencatatan yang digunakan tidak selalu sama. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ribuan korban dalam sejumlah kejadian dugaan keracunan MBG.

Sementara lembaga pemantau masyarakat sipil mencatat angka yang lebih besar berdasarkan laporan dari berbagai daerah. Perbedaan angka ini justru menunjukkan persoalan lain yang tidak kalah penting: belum adanya sistem pendataan nasional yang sepenuhnya terbuka dan terintegrasi mengenai insiden keamanan pangan dalam program MBG.

Kasus-kasus yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi serius. Ketika sebuah program pemerintah menyentuh jutaan penerima manfaat, kesalahan kecil dalam sistem dapat menghasilkan dampak besar. Karena itu, pendekatan penyelesaiannya tidak cukup hanya mencari siapa yang melakukan kesalahan teknis di lapangan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab PPU Siapkan Inspeksi 13 SPPG, Penilaian Mengacu 14 Indikator BGN

Pemkab PPU Siapkan Inspeksi 13 SPPG, Penilaian Mengacu 14 Indikator BGN

Pemkab PPU menyiapkan inspeksi 13 SPPG dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional dari Badan Gizi Nasional.

MBG: Makin Banyak Gagal

MBG: Makin Banyak Gagal

Ketika piring anak bangsa dijadikan panggung kejar tayang, gizi justru berisiko menjadi ancaman.

Dekat Kandang Ayam hingga Masalah Listrik, 4 Dapur MBG di Paser Disetop BGN

Dekat Kandang Ayam hingga Masalah Listrik, 4 Dapur MBG di Paser Disetop BGN

BGN menghentikan sementara operasional 4 SPPG program Makan Bergizi Gratis di Paser akibat kendala sanitasi dan teknis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer