KALTIMPOST.ID - Kementerian Kesehatan RI mulai mengambil sikap tegas terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.
Langkah ini diambil sebagai respons atas terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan rokok elektrik haram.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyebut fatwa ini menjadi penguat bagi pemerintah dalam melindungi masyarakat.
Fokus utama perlindungan ini ditujukan kepada anak-anak dan remaja dari dampak buruk zat kimia dalam vape.
Baca Juga: Vape Resmi Dinyatakan Haram oleh MUI, Bukan Cuma Pengguna, Produsen dan Penjual Ikut Terdampak
"Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan," ujar Aji.
Selain risiko kesehatan, pemerintah juga menyoroti potensi vape yang kerap disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. Hal ini dianggap sebagai ancaman serius yang menuntut pengawasan lebih ketat.
Saat ini, pengendalian vape sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Namun, Kemenkes merasa perlu ada penguatan kebijakan untuk hasil yang lebih optimal.
"Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape," tegas Aji.
Meski wacana pelarangan total sedang dikaji, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait aturan tersebut. Saat ini, Kemenkes mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan agar generasi muda terhindar dari ketergantungan nikotin.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
