KALTIMPOST.ID, Menteri Keuangan Purbaya mengaku terkejut setelah mengetahui fakta bahwa hampir seluruh busana muslim yang beredar di Indonesia ternyata berasal dari Tiongkok.
Temuan itu membuatnya merenung soal nasib industri tekstil dan garmen nasional yang kini tertinggal di negeri sendiri.
“Saya pernah ikut fashion show busana muslim yang didukung bank sentral. Bagus-bagus, saya kagum,” ujar Purbaya kepada wartawan. “Tapi enggak lama saya dengar, 99 persen busana muslim di sini dikuasai produk-produk China. Kan jadi lucu.”
Keheranan itu tak berhenti pada rasa heran semata. Purbaya menilai kondisi tersebut sebagai cermin lemahnya daya saing industri tekstil lokal dan terlalu longgarnya arus produk impor di pasar domestik.
“Kalau persaingan normal, saya enggak bisa apa-apa. Tapi yang ilegal-ilegal itu akan saya beresin supaya industri tekstil lokal maju,” tegasnya.
Fokus Baru: Selamatkan Industri Dalam Negeri
Purbaya menegaskan, pemerintah kini menyiapkan langkah nyata untuk mengembalikan kekuatan industri tekstil nasional.
Pengawasan terhadap impor ilegal akan diperketat, sementara kolaborasi dengan pelaku usaha dalam negeri akan diperkuat.
“Saya enggak akan kasih pasar kita ke negara lain tanpa perlawanan,” katanya lugas.
Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan berencana mengundang asosiasi pengusaha, APINDO, serta berbagai lembaga terkait untuk membahas strategi besar memperkuat industri nasional.
APBN Ditekan, Tapi Komitmen Tetap Jalan
Baca Juga: Guru Kaget! Muncul Tulisan “Besaran TPG: Null” di Info GTK, Ternyata Ini Maknanya!
Meski begitu, Purbaya mengingatkan kondisi fiskal negara saat ini cukup menantang.
Menurutnya, ruang belanja pemerintah terbatas karena perlambatan ekonomi di sembilan bulan terakhir tahun berjalan.
“Kalau diminta bantuan sekarang, pasti saya enggak bisa. Kecuali mau tembus rasio defisit di atas 3 persen. Tapi nanti yang ribut banyak,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia menegaskan, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus digunakan seefisien mungkin. Kementerian atau daerah yang tidak mampu menyerap anggaran akan dievaluasi ketat.
“Kalau uangnya enggak dipakai, saya ambil, saya taruh di program yang lebih siap dan cepat dijalankan,” katanya.
Tim Percepatan dan Reformasi Daerah
Selain fokus pada industri dan fiskal, Purbaya juga mempersiapkan tim percepatan pembangunan nasional.
Tim ini akan bertugas mengurai berbagai hambatan birokrasi yang sering memperlambat realisasi proyek.
“Saya akan terima pengaduan dari pebisnis, lalu rapat satu hari penuh untuk putuskan kasus satu per satu. Sehari bisa enam sampai tujuh kasus,” tuturnya.
Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran di daerah, meski dana transfer daerah mencapai Rp1.300 triliun.
“Kalau belanja daerah enggak jalan, ya enggak usah ditambah dulu. Tapi kalau bagus, tepat waktu, dan tanpa temuan, patut dipertimbangkan untuk ditambah,” katanya.
Investor Domestik Jadi Tumpuan
Menariknya, Purbaya justru melihat berkurangnya porsi investor asing di pasar obligasi Indonesia sebagai kabar baik.
“Sekarang tinggal 14 persen asing. Di satu sisi dibilang kabur, tapi di sisi lain berarti pasar kita lebih dikuasai domestik,” ungkapnya.
Ia mencontohkan Jepang, di mana 95 persen obligasi dikuasai investor dalam negeri, menjadikan pasar mereka lebih stabil. “Kita ingin ke arah sana,” tutupnya.***
Editor : Dwi Puspitarini