KALTIMPOST.ID, Sejak diluncurkan secara resmi pada awal Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program ini dirancang untuk menyasar pelajar sekolah, balita hingga ibu hamil dan menyusui, dengan tujuan utama memperbaiki gizi dasar anak-dan-ibu serta menyiapkan sumber daya manusia unggul bagi Indonesia ke depan.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan sekitar 19,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025.
Peluncuran dilakukan serentak di 26 provinsi, mencakup 190 titik dapur layanan khusus.
Program ini juga mendapat sorotan karena dianggap sebagai bagian dari visi “Indonesia Emas 2045”, yakni membentuk generasi muda sehat dan produktif.
Dari sisi implementasi, MBG telah menunjukkan dampak positif di beberapa wilayah. Sebagai contoh, pada Februari 2025 Wakil Presiden Gibran meninjau langsung pelaksanaan program di SMA Negeri 10 Surabaya dan SMP/SMAN di Depok.
Pemerintah mencatat antusiasme siswa terhadap paket makan bergizi yang terdiri atas nasi, sayur, buah dan susu cukup tinggi.
Dalam laporan di Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi setempat menyatakan komitmen mendukung pelaksanaan MBG secara penuh.
Meski demikian, program ini tidak lepas dari tantangan. Kajian yang dilakukan Center for Indonesian Social Development Initiatives (CISDI) menyoroti aspek tata kelola dan efektivitas alokasi anggaran yang masih memerlukan penguatan.
Sementara itu, laporan internasional mengungkap bahwa pada kuartal pertama pelaksanaan hanya sebagian kecil dari anggaran yang telah terserap dan logistik di daerah terpencil menjadi hambatan utama.
Fakta tersebut menandakan bahwa meskipun program memiliki tujuan mulia, realisasi di lapangan masih harus diakselerasi.
Faktor logistik, kesiapan dapur sekolah, pengawasan kualitas makanan hingga distribusi ke wilayah terpencil menjadi poin kritis yang harus dibereskan jika MBG hendak mencapai sasaran penuh.
Lebih lanjut, program besar seperti ini menuntut sinergi antar-kementerian, lembaga daerah, sekolah dan pelaku UMKM lokal. Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan makanan di MBG juga disebut sebagai peluang untuk mendorong ekonomi lokal, selain memperbaiki gizi.
Dari sudut pandang Kaltim, pelaksanaan MBG memberi potensi besar.
Dengan jumlah sekolah dan anak usia sekolah yang cukup besar di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, program makan bergizi dapat menjadi katalisator peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal baik melalui pengembangan budaya makan sehat maupun pemberdayaan UMKM penyedia pangan.
Namun, agar manfaat tersebut benar-benar terasa oleh masyarakat Kaltim, beberapa hal perlu digarisbawahi: transparansi pelaksanaan di tingkat sekolah, pengawasan mutu bahan pangan, distribusi tepat waktu, serta evaluasi rutin agar program tidak hanya menjadi slogan.
Apabila hal ini dijalankan, MBG dapat menjadi contoh kebijakan publik yang berhasil dan berdampak nyata di provinsi ini.
Kesimpulannya, MBG merupakan langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya peningkatan kualitas SDM dan pengentasan masalah gizi nasional.
Ke depan, kunci keberhasilan program akan sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah, sekolah dan masyarakat daerah termasuk Kaltim bersinergi untuk menjadikan kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Editor : Hernawati