
Oleh: Eka Maharani, Mahasiswa Politeknik STIS, Jakarta
PASCA-Pemilu 14 Februari lalu, bagaimanakah keadaan demokrasi di Kaltim?
Pengukuran mengenai demokrasi di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Pada 2022, IDI Indonesia mencapai angka 80,41, sedangkan IDI Provinsi Kaltim berada di angka 83,58 yang lebih tinggi daripada IDI nasional.
Angka tersebut menjadikan Kaltim urutan keempat IDI tertinggi se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi politik, sosial, dan ekonomi, demokrasi di Kaltim dapat dikatakan sudah baik. Jika kita melihat lebih rinci, pada aspek kebebasan terdapat indikator terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu sebesar 97,97.
Hal ini menunjukkan bahwa di Kaltim, hak masyarakat untuk mencalonkan diri maupun memilih dalam pemilu sangat terjamin. Oleh karena itu, setiap masyarakat di Kaltim diharapkan untuk tidak golput dan menggunakan hak pilih sebaik mungkin.
Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara melakukan berbagai upaya untuk mencegah masyarakat untuk golput. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait acara besar ini.
KPU Kaltim pun telah melakukan berbagai sosialisasi ke masyarakat mengenai pemilu. Salah satunya adalah sosialisasi ke sekolah dan kampus-kampus, termasuk Fisipol, Universitas Mulawarman (Unmul) dan Univeristas 17 Agustus, Samarinda, yang menjadi tempat bagi generasi z sebagai pemilih pemula.
Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada pemilih usia 28 – 40 tahun yang jumlahnya setengah dari total jumlah pemilih. Hal ini merupakan langkah yang tepat agar para pemilih mengetahui pentingnya pemilu dan bagaimana cara memilih di TPS.
Selain itu, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran perlunya bersikap cermat dalam memperhatikan visi misi calon agar tidak salah pilih. Bagaimanapun, mereka yang terpilihlah yang akan menjadi media masyarakat dalam menyalurkan suara dan aspirasinyakepada pemerintah.
Berdasarkan data KPU Kaltim, terdapat 2.778.644 pemilih yang tersebar di 10 kabupaten/kota di provinsi ini yang dapat menggunakan hak pilihnya di 11.441 TPS reguler. Tidak hanya itu, terdapat 70 TPS khusus yang disediakan untuk pemilih khusus seperti pemilih narapidana, panti sosial, pesantren, pekerja di bidang pertambangan, perkebunan, serta pekerja proyek IKN yang berjumlah 15.599 pemilih.
Hal ini menunjukkan bahwa KPU memfasilitasi dengan baik hak pilih warganya yang terkendala jarak, kondisi, maupun kegiatan. Namun, terdapat sekelompok masyarakat di Kaltim yang masih belum diperhatikan dalam pemilu kali ini. Yaitu pemilih penyandang disabilitas. Terdapat 11.831 pemilih disabilitas yang ikut dalam pesat demokrasi 2024 ini.
Pada pelaksanaannya banyak TPS yang belum ramah bagi para penyandang disabilitas. TPS tersebut memiliki bilik suara yang terlalu sempit, pengguna kursi roda kesulitan masuk ke tempat TPS, dan kotak suara yang terlalu tinggi. Hal ini harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pemilu sehingga seluruh masyarakat Kaltim tanpa terkecuali dapat menggunakan hak pilih dengan nyaman pada pemilu ke depannya.
Penyelenggaraan Pemilu 2024 tentu telah dipersiapkan dengan baik oleh pihak penyelenggara, seperti Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu). Berbagai tahapan telah dilakukan, mulai dari penyusunan peraturan KPU, hingga tahapan rekapitulasi suara yang dilakukan hingga 20 Maret mendatang.
Pada tahap ini, masyarakat menunggu siapakah pada akhirnya yang akan memimpin bangsa ini. Namun, apakah hasil tersebut sudah berdasarkan pilihan para pemilih yang luberjurdil?
Luberjurdil merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini tentu telah diketahui oleh seluruh masyarakat karena telah beribu kali disebutkan menjelang pemilu. Namun, apakah masyarakatKaltim telah menerapkan prinsip tersebut? Nyatanya, masih banyak pemilih yang memilih dengan didasarkan pada dorongan oleh pihak tertentu, seperti pemberitaan beredar di masyarakat. Praktik ini memang susah dihilangkan dan sejak dahulu menjadi masalah di setiap pemilu yang muncul.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukannya. Maka dari itu, dibutuhkan peranan dari berbagai pihak untuk bekerja sama menyukseskan pemilu yang bersih. Hal tersebut sulit dilakukan jika tidak ada integrasi berbagai pihak dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang bijak. Perlu dipersiapkan upaya-upaya preventif maupun penanggulangan terhadap pelanggaran yang muncul saat pemilu. Berdasarkan IDI tahun 2022, dalam aspek kapasitas lembaga demokrasi pada indikator netralitas penyelenggara pemilu, dihasilkan angka yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya sebesar 77,27. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kesadaran pihak penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak terlena dengan hal-hal yang dijanjikan oleh calon yang tidak jujur. Langkah yang dapat dilakukan ialah Bawaslu perlu meningkatkan sanksi yang lebih besar kepada calon yang melakukan money politic. Selain itu, Bawaslu juga dapat menggunakan sosial media untuk menyebarluaskan data berisi calon yang pernah melakukan pelanggaran yang juga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat.Sehingga, tidak hanya pidana empat tahun penjara dan denda Rp 46 juta, melainkan juga sanksi sosial dari masyarakat. Selain itu, Bawaslu perlu meningkatkan penelusuran yang lebih mendalam terkait calon yang melakukan money politic, karena regulasi yang masih lemah menjadi penyebab sulitnya menindak dugaan pelanggaran tersebut karena sulit dibuktikan jika tidak ada bukti yang kuat.
Pihak penyelenggara pemilu perlu memerhatikan lebih mendalam terkait jumlah surat suara dengan keterangan amplop undangan pemilu, serta mendata dengan lebih teliti terkait masyarakat yang termasuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), atau daftar pemilih khusus (DPK). Hal ini didasarkan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di Kaltim.
Setidaknya ada 21 rekomendasi PSU di Kaltim yang tersebar di lima kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Bawaslu. Terdapat enam TPS di Samarinda, empat TPS di Berau, lima TPS di Kutai Timur, lima TPS di Kutai Barat, dan satu TPS di Balikpapan. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan keterangan pada amplop undangan, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tak mendata jumlah surat suara yang diterima dengan kebutuhan untuk dibuat berita acara, lalu pemilih mendapat kelebihan surat suara untuk dicoblos. Selain itu, pengawas pemilu mendapati adanya KPPS memberikan hak memilih bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, sehingga warga yang terdaftar DPT tak bisa menggunakan hak pilihnya karena sudah digunakan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan pengawasan serta sosialisasi kepada KPPS agar dapat melakukan tugasnya lebih baik sehingga kejadian seperti hal di atas dapat terhindarkan. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




