Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fenomena Gunung Es Kasus Perdagangan Orang Indonesia

M
Penulis: Muhammad Ridhuan❯

I Kadek Sudiarsana
I Kadek Sudiarsana


Advertisement

Oleh:

I Kadek Sudiarsana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman &

Advertisement

Divisi Hukum dan Advokasi Jarnas Anti TPPO

Kasus perdagangan orang yang menimbulkan korban berasal dari Indonesia kian hari makin marak terjadi. Pemberitaan di media cetak maupun media online mengabarkan kejahatan perdagangan orang yang tidak hanya menyasar orang dewasa melainkan anak-anak khususnya perempuan.

Mengutip data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dihimpun melalui  Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat  dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96 persen korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak.

Advertisement

Seiring perkembangan teknologi yang makin canggih, begitupula dalam konteks kejahatan perdagangan orang semakin marak dengan ragam modus operandi, oleh karena itu TPPO dikategorikan sebagai extraordinary crime dan juga dengan istilah transnational organized crime.

Kebijakan yang ada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perdagangan orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Modus Operandi

Kejahatan perdagangan orang saat ini bahkan sudah masuk ke lingkup pendidikan yakni kejahatan perdagangan orang dengan berkedok magang di luar negeri. Fenomena ini tentu miris, lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan nyaman untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia justru dijadikan ladang untuk bisnis haram.

Bahwa modus kejahatan perdagangan orang berkedok Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke Jerman, bahkan disebutkan Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat 33 universitas di Indonesia yang berpartisipasi dan menjadi korban dalam program tersebut. 

Bahkan di luar itu, International Organization for Migration menjabarkan pula modus kejahatan perdagangan orang meliputi; prostitusi, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi pembantu rumah tangga, jual beli anak, dan jual beli organ tubuh.

Pada sisi lain, modus operandi klasikal masih menjadi dalang utama yang menjebak calon-calon korban perdagangan orang salah satunya adalah iming-iming gaji besar. Ketertarikan untuk menjadi salah satu pekerja di luar negeri dengan gaji fantastis tersebut didorong dengan adanya faktor kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia, terlebih kejahatan TPPO umumnya menarget masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan dengan kondisi ekonomi yang lemah.

Namun sekali lagi, modus TPPO saat ini tidak hanya tertuju pada masyarakat kalangan yang lemah akan pendidikan, melainkan sudah menyasar ranah pendidikan selain modus lain seperti, modus pekerja migran, menjerat korban dengan iming-iming tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ (ginjal), hingga pendapatan instan melalui online scamming (judi online), dan yang modus terbaru yaitu penjualan bayi.

Upaya Pencegahan

Pemerintah dengan telah dibentuknya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi harapan besar dapat mencegah timbulnya kasus-kasus perdagangan orang. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus-kasus perdagangan orang yang beririsan dengan pekerja migran Indonesia.

Upaya yang harus digalakkan kembali adalah mensosialisasikan bahaya perdagangan orang termasuk modus-modus operandinya. Sisi lain BP2MI perlu menyasar dengan perhatian serius di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang kerap menjadi sasaran daripada kejahatan perdagangan orang dengan dalil pengiriman tenaga kerja migran terutama yang dilakukan secara ilegal yang menjadi sasaran empuk TPPO.

Tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakatnya.

Pada sisi lain, dewasa ini konsepsi perdagangan yang didefinisikan dalam UU TPPO tersebut bisa dikatakan tertinggal sebab praktik kejahatan perdagangan orang sudah meninggalkan konsepsi konvensional tersebut melainkan menggunakan model perdagangan online.

Perdagangan orang secara online ini bahkan tidak ada proses pengangkutan, pengiriman yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan perdagangan orang, melainkan pelaku kejahatan TPPO hanya memandu secara online korbannya. Korban akan mengikuti petunjuk yang diinformasikan oknum pelaku dimaksud, sehingga kondisi ini akan membuat rancu dalam menjerat pelaku perdagangan orang dalam delik TPPO.

Sebagaimana disampaikan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar mencatat kasus TPPO sejumlah 2.199 kasus penipuan daring yang menimpa WNI sejak 2020 hingga Mei 2023. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kembali pengaturan mengenai delik perdagangan orang terutama dengan metode secara online.

Urgensi pengaturan TPPO secara online sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang yang masif melalui online. Terlebih dalam praktik pencegahan perdagangan orang di Indonesia masih minim, hal ini terkonfirmasi dengan adanya korban-korban TPPO setelah dipulangkan ke daerah asal cenderung akan menjadi korban perdagangan untuk kali keduanya atau dikenal dengan istilah viktimisasi sekunder.  (***/rdh)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lewat Posyandu, Pimpasa Bekali Kader Manggar, Waspadai TPPO dan Love Scamming

Lewat Posyandu, Pimpasa Bekali Kader Manggar, Waspadai TPPO dan Love Scamming

Kader Posyandu Mawar Merah di RT 64 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur mendapat bekal tambahan di luar urusan kesehatan.

Modus Perdagangan Orang Kian Beragam, Polda Kaltim Perketat Deteksi Dini Kasus TPPO

Modus Perdagangan Orang Kian Beragam, Polda Kaltim Perketat Deteksi Dini Kasus TPPO

Bidkum Polda Kaltim memperdalam pemahaman hukum ratusan penyidik guna memperkuat penanganan TPPO, mulai dari pencegahan modus.

Waspada Modus TPPO Sasar Jamaah dan PMI, Polresta Balikpapan Ambil Langkah Cepat

Waspada Modus TPPO Sasar Jamaah dan PMI, Polresta Balikpapan Ambil Langkah Cepat

Polresta Balikpapan bersama Kantor Imigrasi dan Kemenag perkuat pengawasan lintas instansi demi mencegah TPPO modus haji dan pekerja migran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer