
RUANG kelas adalah tempat di mana generasi muda mempelajari pandangan dunia di luar lingkungan mereka. Termasuk pandangan tentang ketidakadilan. Ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral. Ia terbentuk dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.
Karena itu, ruang kelas sebagai tempat ilmu diajarkan, dapat menjadi ladang subur bagi prasangka, ketimpangan, dan konstruksi sosial yang tidak adil. Saya pertama kali menyadari ketidakadilan tersebut dari narasi dalam buku pelajaran.
Di sana disebutkan bahwa kebakaran hutan—bencana yang kerap terjadi di Kalimantan—disebabkan oleh masyarakat lokal yang gegabah dalam mengolah lahan. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang tidak berpengetahuan, yang turut menyumbang pada kerusakan lingkungan.
Informasi ini diulang oleh guru di depan kelas, tanpa pembahasan kritis atau narasi tandingan. Saat itu, saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, menerimanya sebagai kebenaran mutlak.
Baru setelah saya tumbuh dewasa dan memperluas bacaan, saya menyadari betapa piciknya cara ruang kelas memproduksi ketidakadilan tersebut. Masyarakat adat memang melakukan pembakaran lahan, tetapi dengan tata cara yang berakar pada penghormatan terhadap alam.
Mereka melakukan persiapan: menandai lahan yang hendak ditanami, menentukan pohon mana yang boleh dan tidak boleh ditebang, hingga menugaskan penjaga agar api tidak menjalar ke luar area yang telah ditentukan.
Maka, patut dipertanyakan: mungkinkah kebakaran hutan besar itu justru memunculkan perkebunan sawit—bukan ladang pangan untuk kebutuhan sehari-hari? Sayangnya, pertanyaan sederhana ini tidak hadir dalam ruang kelas. Buku pelajaran hanya menyajikan sudut pandang yang menyalahkan kelompok rentan, sambil menutupi kepentingan korporasi besar.
Pendidikan dasar memainkan peran fundamental dalam membentuk pola pikir dan cara seseorang memandang dunia. Namun dalam praktiknya, ruang kelas justru menjadi tempat di mana miskonsepsi dan prasangka ditanamkan secara sistematis. Anak-anak tidak diajarkan untuk mempertanyakan informasi yang mereka terima, apalagi untuk melihat dari sudut pandang lain.
Sebaliknya, mereka sering ditakut-takuti, sehingga kehilangan keberanian untuk bertanya. Akibatnya, mereka tumbuh menjadi individu yang menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar dan tak perlu dipersoalkan.
Sebagai pendidik, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memutus siklus ini. Saya memulainya dengan mengajak murid membaca buku pelajaran secara kritis: siapa yang berbicara, dari sudut pandang siapa, dan siapa yang tidak hadir dalam narasi.
Saya juga rutin berpartisipasi dalam forum bersama guru dan peneliti lain, untuk membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi alat pembebasan, bukan corong ideologi dominan. Banyak dari kesadaran ini saya pelajari dari Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, yang membuka mata saya bahwa pendidikan dapat melanggengkan—atau melawan—penindasan.
Saya percaya bahwa jika ruang kelas telah menjadi tempat penanaman bibit ketidakadilan, maka ruang kelas pula yang dapat menjadi ladang perlawanan. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Resistensi yang saya hadapi menunjukkan bahwa ruang kelas masih dikendalikan oleh ideologi yang melanggengkan ketidakadilan.
Guru sering tidak memiliki otonomi untuk menyampaikan pemahaman yang membebaskan dan berbeda dari narasi arus utama. Kini, dengan disahkannya RUU TNI, ruang kelas yang sudah sempit akan dijejali dogma kepatuhan. Satu komando, satu pemikiran—menghapus keberagaman dan melarang pertanyaan.
Pertanyaannya: masihkah kita bisa berharap pada ruang kelas sebagai tempat kultivasi perlawanan? (*/kri)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



