Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Paradoks Reformasi Birokrasi dan Penguatan ASN

R
Penulis: Redaksi KP❯
Nicholas Martua Siagian
Nicholas Martua Siagian

Oleh:


Advertisement

Nicholas Martua Siagian

Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia,

Alumni Kebangsaan Lemhannas RI

Advertisement

REFORMASI birokrasi yang sejatinya adalah upaya sistematis untuk membenahi tata kelola pemerintahan, kini terjebak dalam praktik seremonial dan simbolik, lebih terpaku dalam hal-hal yang sifatnya populis dan berkutat pada wacana.

"Reformasi Birokrasi Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat" – jargon ini seolah menjadi mantra sakti yang kerap terdengar di berbagai forum birokrasi, dari ruang-ruang rapat kementerian, ruang-ruang rapat Pemda, bahkan spanduk pelatihan ASN. Namun, dibalik retorika itu, publik patut bertanya: kesejahteraan masyarakat yang dimaksud itu mencakup siapa? apakah seluruh rakyat atau segelintir kelompok elite birokrasi?

Pada saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional sekaligus Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia - BPIP & MPR RI yang dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR RI, 20 Mei 2025 kemarin, saya sempat bertanya kepada beberapa kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), bagaimana efektivitas daerah menghadapi efisiensi anggaran, serta kinerja ASN dalam menyelenggarakan layanan publik.

Advertisement

Beberapa di antaranya menjawab bahwa saat ini persoalan efisiensi anggaran masih menjadi masalah yang mengakibatkan “stagnasi dan leletnya” pelayanan publik, dan salah satu kepala daerah melontarkan bahwa saat ini produktivitas ASN juga jauh menurun dari tahun sebelumnya.

Maka, opini saya di Kompas, 5/4/2025 yang berjudul: “Paradoks Rangkap Jabatan Pejabat dan Kemiskinan Struktural,” semakin menunjukkan realita bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan dan sulitnya daerah beradaptasi akhirnya mengakibatkan terlambatnya belanja daerah yang berujung pada pelemahan daya beli masyarakat.

Wacana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) belakangan ini menjadi titik kritis dalam menilai arah reformasi birokrasi kita. Alih-alih menjadi momentum untuk memperkuat meritokrasi, efisiensi, dan akuntabilitas publik, yang terjadi justru sebaliknya: ruang revisi disulap menjadi peluang untuk mengakomodasi kepentingan segmen tertentu dalam birokrasi.

Pertimbangan Usulan Korpri

Baru-baru ini, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan nomor B-122/KU/V/2025 dalam hal penguatan ASN. Singkatnya, surat tersebut berisi tentang respons dan aspirasi dari ASN maupun Korpri provinsi/kabupaten/kota yang mengajukan usulan penguatan ASN sebagai mesin birokrasi untuk mewujudkan Asta Cita.

Adapun isinya yang agak menjadi pertanyaan adalah ternyata mengusulkan soal perpanjangan masa jabatan, mulai dari jabatan manajerial yaitu pejabat tinggi utama yang semula 6O (enam puluh) tahun menjadi 65 (enam puluh lima) tahun; pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 6O (enam puluh) tahun menjadi 63 (enam puluh tiga) tahun; pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 6O (enam puluh) tahun menjadi 62 (enam puluh dua) tahun; pejabat administrator dan pejabat pengawas yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun, hingga perpanjangan jabatan juga terhadap jabatan non manajerial.

Bayangkan dari isi yang katanya adalah penguatan ASN dijustifikasi demi “Astacita”, semua yang dijabarkan adalah soal perpanjangan masa jabatan. Tentu, di kalangan rakyat biasa hingga akademisi terdapat pernyataan: sebenarnya usulan ini adalah mewakili seluruh ASN atau “terselubung” kepentingan dari Pimpinan Korpri?

Kalaupun ini kepentingan Korpri, kita perlu membaca kajian akademik dari surat yang diusulkan: apakah ada relevansi dari penambahan masa jabatan bisa berdampak terhadap tercapainya Astacita? atau lebih jauh lagi, sejauh apa penambahan masa jabatan bisa berdampak pada reformasi birokrasi? atau jangan-jangan memang ini murni kepentingan segelintir yang diorkestrasi atas nama mewujudkan “Asta Cita”.

Tentu, publik akan berpikir sejauh itu di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini “ngos-ngosan”, kemiskinan struktural yang semakin lebar, APBN yang terfokus pada program-program strategis, angka korupsi yang “gila-gilaan.” Apalagi jika perpanjangan masa jabatan ini direalisasikan, maka lagi dan berulang kali, anggaran negara lebih banyak terserap pada anggaran operasional birokrasi ketimbang layanan publik yang seharusnya diterima masyarakat.

Padahal di negara-negara maju justru melakukan langkah sebaliknya yaitu pemangkasan birokrasi. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersama penasihat teknokratiknya, Elon Musk, memangkas ribuan posisi dalam pemerintahan federal, dari manajemen lahan hingga layanan veteran untuk memangkas biaya dan mempercepat layanan. Langkah tersebut mungkin kontroversial, tetapi secara prinsip menunjukkan keberanian mendesain ulang birokrasi agar lebih ringkas dan produktif.

Di Vietnam, pemerintah juga melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap kementerian dan lembaga yang dianggap terlalu ruwet. Tujuannya jelas: birokrasi yang lebih gesit, hemat anggaran, dan berorientasi pada hasil. Ironisnya, Indonesia di tengah perlambatan ekonomi, beban fiskal yang meningkat, dan tingginya ketimpangan sosial, justru mengusulkan perpanjangan masa jabatan ASN. Kita seperti berjalan mundur di tengah tuntutan zaman yang memerlukan percepatan dan efisiensi.

Paradoks

Seharusnya mata, hati, dan telinga kita terbuka bahwa berdasarkan catatan BPS perlambatan ekonomi kita yang terjadi saat ini juga diakibatkan oleh jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat sekitar 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025 (Harian Kompas, 14/5/2025). Pengangguran berpendidikan diploma IV, S1, S2, dan S3 meningkat drastis, sedangkan tamatan SMA ke bawah cenderung turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lantas, menjadi catatan sekaligus pertanyaan kritis kepada negara: apa mungkin di tengah jeritan dan tangisan para pengangguran terdidik ini lebih memilih memperpanjang masa jabatan ketimbang menyelamatkan orang muda terdidik yang katanya “bonus demografi kita”?

Paradoksnya, di tengah retorika besar tentang transformasi menuju world class bureaucracy, negara justru membuka jalan bagi kebijakan yang berpotensi menutup pintu regenerasi dalam birokrasi, sama artinya dengan memacetkan jalur masuk generasi muda ke dalam sistem pemerintahan?

Sebagaimana opini saya juga di Harian Kompas edisi 12/3/2025, bahwa beban belanja pegawai dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun, lebih-lebih dengan kian membengkaknya birokrasi di era pemerintahan sekarang ini. Dalam lima tahun terakhir, porsi belanja pegawai dalam APBN masih yang terbesar menyedot anggaran pemerintah pusat, mengalahkan belanja modal, subsidi, atau belanja lain.

Reformasi Untuk Rakyat

Inilah paradoks reformasi birokrasi: narasi ingin menciptakan birokrasi yang gesit, lincah, dan adaptif, tetapi instrumen kebijakannya justru mengarah pada konservatisme. Narasi ingin menghapus praktik patronase dan birokrasi feodal, namun usulan yang dirancang justru mempertahankan figur lama dengan alasan “pengalaman” dan “stabilitas”, tanpa evaluasi berbasis kinerja, tanpa kejelasan indikator publik, tanpa domino effect secara multidimensional.

Jika benar reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat, maka ukurannya bukan seberapa banyak ASN yang berhasil mempertahankan posisinya, melainkan seberapa besar layanan publik yang mampu menyentuh dan mengangkat masyarakat dari jerat kemiskinan struktural.

Wacana penguatan ASN seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan integritas, bukan semata memperpanjang masa tinggal di posisi tertentu. Pembenahan tata kelola ASN tidak boleh menjadi proyek politis atau proteksi jabatan, tetapi harus menjadi instrumen untuk mempercepat inklusi sosial dan keadilan ekonomi.

Rasanya saya tidak perlu menjelaskan berulang kali apa saja dinamika wacana dalam revisi UU ASN, namun harapan saya jika reformasi birokrasi hanya diperlakukan sebagai slogan tanpa substansi, maka kita sedang mengulang siklus kegagalan tata kelola. Revisi UU ASN adalah batu ujian apakah negara serius membangun birokrasi yang meritokratik dan berpihak pada rakyat, atau justru kembali memelihara birokrasi yang transaksional, eksklusif, dan tidak relevan bagi masa depan.

Sekali lagi, rakyat kita saat ini sedang kesakitan, pengangguran terdidik yang menjerit dalam kesunyian, hingga mereka yang putus asa dalam kemiskinan struktural, revisi UU ASN semestinya menjadi jalan pembenahan tata kelola ASN yang lebih meritokratik dan profesional.

Di tengah besarnya penderitaan rakyat rasanya tidak elok jika hanya berbicara soal perpanjangan masa jabatan, harapannya Korpri ke depan menyuarakan reformasi birokrasi bukan tentang menjaga kenyamanan birokrat, tapi tentang memastikan birokrasi bekerja untuk rakyat. Reformasi harus menjadi janji yang ditepati, bukan jargon yang dimanipulasi. (***/rdh)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sunggono Pimpin Korpri Kukar Masa Bakti 2026–2031

Sunggono Pimpin Korpri Kukar Masa Bakti 2026–2031

Sunggono dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kukar masa bakti 2026–2031.

Meriahkan HUT Ke-55 Korpri dengan Aksi Kemanusiaan, 155 ASN Balikpapan Donorkan Darah   

Meriahkan HUT Ke-55 Korpri dengan Aksi Kemanusiaan, 155 ASN Balikpapan Donorkan Darah  

Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan menggelar aksi donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-55 Korpri

Meriahkan HUT Ke-55, Korpri Balikpapan Gelar Aksi Donor Darah

Meriahkan HUT Ke-55, Korpri Balikpapan Gelar Aksi Donor Darah

Pemerintah Kota Balikpapan merayakan HUT ke-55 Korpri dengan menggelar aksi sosial donor darah di Kantor PMI Kota Balikpapan, Senin (2/11)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer