Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Royalti: Hak Seniman Atau Beban Pelaku Usaha?

R
Penulis: Redaksi KP❯

Challista Meyliana Ayudhafari
Challista Meyliana Ayudhafari


Advertisement

Oleh:

Challista Meyliana Ayudhafari

Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unmul 

Advertisement

PENETAPAN tarif royalti terhadap penggunaan musik pada pelaku usaha menjadi topik yang hangat dibicarakan dan menjadi keresahan bagi sebagian pelaku usaha. Tempat-tempat umum seperti kafe, restoran, gym, dan bahkan warung kecil kerap kali memutar musik untuk membentuk suasana yang asik. Namun tampaknya tarif royalti aktif kembali pasca laporan LMK (Lembaga Management Kolektif) atas dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh Rumah Makan Gacoan.

Tarif Royalti sendiri merupakan imbalan yang harus dibayar oleh seseorang atas penggunaan suatu karya yang dikomersilkan sebagai bentuk kompensasi atas pemberian izin penggunaan karya. Sehingga, royalti dianggap penting bagi seniman karena sebagai bentuk dukungan, pendapatan dan perlindungan ekonomi bagi penciptanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Indonesia telah menandatangani Konvensi Berne untuk perlindungan karya sastra dan seni atau Convention Berne for Protection for Literary. Namun sebelum menandatangani Konvensi Berne, Indonesia juga telah memiliki Undang Undang hak ciptanya sendiri yaitu Ateurswet 1912.

Advertisement

Maka dari itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk  turut serta dalam perlindungan hak cipta. Tujuan dari bergabungnya Indonesia dalam Konvensi Bern sendiri adalah karena untuk mendapatkan perlindungan secara Internasional.

Namun di sisi lain pengadaan tarif royalti ini, justru menimbulkan ketakutan dan dianggap memberatkan pelaku usaha. Jika melihat dari besar pendapatan, tentu tarif royalti ini akan memberatkan pelaku usaha kecil seperti UMKM dan  kafe-kafe kecil, karena tarif royalti yang diberikan tidak sepadan dengan pendapatan yang dihasilkan. saat ini beberapa cafe lebih memilih untuk senyap tanpa musik, memutar musik barat, instrumental dan bahkan ada yang hanya memutar suara burung. Pada kafe dan resto sendiri dikenakan tarif royalti sebesar 60 ribu per kursi per tahun.

Lalu bagaimana agar tidak memberatkan pelaku usaha namun juga tetap menghargai dan mendukung seorang musisi?

Pemerintah dapat mengenakan tarif royalti berdasarkan golongan pendapatan. Maka dari itu  pemerintah perlu meninjau kembali terkait regulasi tarif royalti agar tetap menunjukkan keadilan antara musisi dengan penikmat musik dan pelaku usaha. Selain itu dalam pengenaan tarif royalti ini diperlukan adanya transparansi dalam penyaluran tarif yang telah dibayar.

Beberapa musisi menyatakan bahwa royalti yang diterima tidak sebanding dengan royalti yang seharusnya diterima. Namun beberapa musisi lainnya melegalkan untuk memutar musik tanpa membayar royalti karena dengan mendengarkan karyanya itu sudah termasuk ke dalam bentuk promosi yang menguntungkan.

Pada dasarnya royalti merupakan hal penting yang menjadi pendukung bagi para seniman. Seorang seniman akan tetap membutuhkan dukungan untuk karya karya terbaik selanjutnya. Maka, penting untuk membayar royalti bagi pengguna karya yang dikomersilkan.

Dengan membayar royalti seseorang juga dapat menggunakan suatu karya dengan bebas dan legal. Namun, pemberian tarif royalti pada pelaku usaha harus sesuai dan berdasarkan golongan pendapatan, agar tidak memberatkan pelaku usaha. Sehingga, tetap memberikan keadilan antara seniman dengan pelaku usaha. (***/rdh)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Ridhuan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kemenkum Kaltim dan Dispora Bontang Perkuat Perlindungan Hak Cipta Musik

Kemenkum Kaltim dan Dispora Bontang Perkuat Perlindungan Hak Cipta Musik

Perlindungan hak cipta musik terus diperkuat. Kemenkum Kaltim dan Dispora Bontang bersinergi meningkatkan kepatuhan royalti.

Menkum: Indonesia Tidak Akan Mengemis, Kami Hanya Butuh Keadilan dan Transparansi   

Menkum: Indonesia Tidak Akan Mengemis, Kami Hanya Butuh Keadilan dan Transparansi  

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmennya akan perjuangan hak royalti bagi pelaku Industri Kreatif Indonesia.

Siapa Pemilik Sony Music Indonesia? Kini Digugat Ardhito Pramono terkait Royalti Rp 5,7 Miliar   

Siapa Pemilik Sony Music Indonesia? Kini Digugat Ardhito Pramono terkait Royalti Rp 5,7 Miliar  

Gugatan perdata tengah diajukan penyanyi dan penulis lagu Ardhito Pramono terhadap PT Sony Music Entertainment Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer