Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lelucon Rangkap Jabatan

M
Penulis: Muhammad Rizki❯

 


Advertisement

Herdiansyah Hamzah.
Herdiansyah Hamzah.

 

Oleh: Herdiansyah Hamzah.

Advertisement

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, anggota KIKA dan SPK).

KALTIMPOST.ID- Rangkap jabatan masih menjadi polemik hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah yang tidak mau patuh terhadap prinsip konflik kepentingan (conflict of interest), yang menjadi alasan utama mengapa rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan bagi pejabat negara.

Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang menjadi dasar larangan konflik kepentingan, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003.

Advertisement

Hal ini pula yang dijadikan sebagai pondasi larangan terhadap rangkap jabatan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). UU a quo memberikan semacam public address bahwa pejabat kementerian dilarang keras merangkap jabatan pada jabatan publik lainnya.

Ketentuan Pasal 23 UU a quo, menegaskan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Kendatipun pasal a quo tidak menyebut eksplisit jabatan wakil menteri, namun berdasarkan prinsip hukum (legal principle), maka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap pejabat publik manapun, termasuk wakil menteri.

Faktanya, lebih dari setengah wakil menteri merangkap jabatan. Berdasarkan rilis Transparency International Indonesia (TII), terdapat 34 dari 56 wakil menteri/Presiden Communication Office (PCO) yang sekaligus merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MK dan Peta Pemakzulan

MK dan Peta Pemakzulan

MK tidak sepenuhnya menutup diri dengan memberikan exit plan pada lembaga tertentu untuk menindak lanjuti kasus Gibran.

Wacana Pemakzulan Gibran Usai Putusan MK, Mahfud MD: Kuncinya di Pak Prabowo

Wacana Pemakzulan Gibran Usai Putusan MK, Mahfud MD: Kuncinya di Pak Prabowo

Wacana pencopotan Gibran kembali disorot usai putusan MK. Mahfud MD menilai sikap Prabowo menjadi faktor penting dalam proses tersebut.

Wacana Pansus Ijazah Gibran Mulai Dibahas DPR, Sikap Sejumlah Fraksi Terbelah

Wacana Pansus Ijazah Gibran Mulai Dibahas DPR, Sikap Sejumlah Fraksi Terbelah

Pansus ijazah Gibran mulai mengemuka di DPR. Sejumlah fraksi berbeda pandangan, sementara langkah selanjutnya masih menjadi sorotan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer