
Oleh: Herdiansyah Hamzah.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, anggota KIKA dan SPK).
KALTIMPOST.ID- Rangkap jabatan masih menjadi polemik hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah yang tidak mau patuh terhadap prinsip konflik kepentingan (conflict of interest), yang menjadi alasan utama mengapa rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan bagi pejabat negara.
Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang menjadi dasar larangan konflik kepentingan, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003.
Hal ini pula yang dijadikan sebagai pondasi larangan terhadap rangkap jabatan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). UU a quo memberikan semacam public address bahwa pejabat kementerian dilarang keras merangkap jabatan pada jabatan publik lainnya.
Ketentuan Pasal 23 UU a quo, menegaskan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.
Kendatipun pasal a quo tidak menyebut eksplisit jabatan wakil menteri, namun berdasarkan prinsip hukum (legal principle), maka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap pejabat publik manapun, termasuk wakil menteri.
Faktanya, lebih dari setengah wakil menteri merangkap jabatan. Berdasarkan rilis Transparency International Indonesia (TII), terdapat 34 dari 56 wakil menteri/Presiden Communication Office (PCO) yang sekaligus merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




