
Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, anggota KIKA dan SPK
KALTIMPOST.ID- Salah seorang pengurus partai politik berinisial JM diangkat menjadi komisaris PT Laut Bontang Bersinar (LBB). Komisaris perusahaan yang merupakan anak usaha Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) ini, resmi dijabat oleh JM melalui RUPS Luar Biasa.
JM sendiri diketahui merupakan ketua DPD Partai NasDem Kota Bontang. Meski diakui JM jika ia sudah mengundurkan diri sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kota Bontang, namun situasi ini tidak bisa menutupi fakta adanya upaya politisasi terhadap BUMD. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kader partai politik menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)? Ataukah hanya diharamkan bagi “pengurus”, namun dihalalkan bagi “anggota biasa” partai politik?
Alasan apa keduanya mesti dibedakan, padahal sama-sama berpotensi konflik kepentingan dan mempengaruhi kendali BUMD? Jikalaupun seseorang meletakkan posisi-nya sebagai pengurus Partai Politik, apakah ia serta merta disebut “layak” untuk memegang jabatan sebagai pimpinan BUMD? Banyak kepala daerah yang “gagal paham” dan terus permisif terhadap kader-kader, terutama pengurus partai politik, yang memimpin BUMD.
Politisasi
Obrolan warung kopi tentang fenomena BUMD yang dikuasai dan dikendalikan oleh para elite politik, bukanlah isapan jempol belaka. Publik menduga, BUMD dijadikan sebagai “suaka” atau tempat penampungan kader-kader partai politik, tim sukses, ataupun keluarga dekat penguasa. Pada dasarnya, BUMD harus dijauhkan dari genealogi politik kekuasaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



