Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Digital Constitutionalism

R
Herdiansyah Hamzah.

Advertisement

Oleh: Herdiansyah Hamzah

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

ERA digital sekarang ini, menuntut kita untuk beradaptasi terhadap banyak hal. Salah satunya adalah, upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara (fundamental rights) di ruang digital.

Advertisement

Pergeseran ruang fisik yang sifatnya masih sangat tradisional, menuju ruang digital yang modern, adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebab hal ini menyangkut perwujudan hak asasi manusia yang merupakan mandat konstitusi kita.

Dalam berbagai macam literatur, adaptasi dalam ruang digital ini, merupakan cara agar perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, tetap relevan dengan perkembangan zaman. Model adaptasi inilah yang juga seringkali diistilahkan sebagai bentuk, “digital constitutionalism” atau konstitusionalisme digital.

Adaptasi konstitusi ke dalam ruang digital, adalah keniscayaan yang sulit dibendung. Oleh karenanya, hal tersebut menuntut “responsivitas” dari aktor-aktor negara, termasuk yang paling utama adalah, Mahkamah Konstitusi (MK).

Advertisement

Digital constitutionalism bukanlah hal yang benar-benar baru. Bahkan secara sadar sudah diprediksi di masa lampau. Perkembangan teknologi memaksa kita untuk melakukan upaya mitigasi terhadap hak-hak dasar warga negara.

Jadi perkembangan dunia kontemporer hari ini, harus diinternalisasi ke dalam konstitusi agar mampu memberikan jaminan perlindungan kepada setiap kepala warga negara.

Menurut Edoardo Celeste, dalam artikelnya yang berjudul “Digital Constitutionalism: a new systematic theorisation”, mendefinisikan arti digital constitutionalism secara sederhana sebagai berikut, “digital constitutionalism is the ideology that adapts the values of contemporary constitutionalism to the digital society”. 

Konstitusionalisme digital adalah ideologi yang mengadaptasi nilai-nilai konstitusionalisme kontemporer ke dalam masyarakat digital). Ini menjadi tantangan bagi konstitusi kita, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gugat UU HPP, Warga Pertanyakan Pajak Pembalut di Mahkamah Konstitusi

Gugat UU HPP, Warga Pertanyakan Pajak Pembalut di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyidangkan uji materi UU HPP terkait usulan produk sanitasi menstruasi masuk kategori kebutuhan pokok bebas PPN.

Guru PNS Persoalkan Ketimpangan Tunjangan Beras dan Definisi 'Layak' dalam UU ASN

Guru PNS Persoalkan Ketimpangan Tunjangan Beras dan Definisi 'Layak' dalam UU ASN

Guru PNS Ahmad Taufiq Hidayat gugat UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena frasa 'layak' dinilai bias. Simak jalannya sidang pendahuluan di MK

MK dan Peta Pemakzulan

MK dan Peta Pemakzulan

MK tidak sepenuhnya menutup diri dengan memberikan exit plan pada lembaga tertentu untuk menindak lanjuti kasus Gibran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer