Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dualitas Bukti dan Singularitas Ketidakadilan

R
Penulis: Redaksi KP❯
Arya Wijaya Pramodha Wardhana
Arya Wijaya Pramodha Wardhana

Advertisement

Oleh:

Arya Wijaya Pramodha Wardhana

Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan,

Advertisement

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. 

Dalam diskursus epistemologi hukum, bukti material seperti rekaman CCTV kerap dianggap sebagai "saksi bisu" yang merekam realitas tanpa distorsi kepentingan maupun intervensi subjektif manusia. Namun, kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, justru menyodorkan paradoks yang mengusik nalar publik ketika satu sumber bukti yang identik melahirkan pembacaan berbeda di tangan dua institusi negara.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya steril dan netral dari tarikan narasi dan tafsir otoritas yang sering kali saling menegasikan. Ketidaksamaan konklusi atas fakta digital yang sama tersebut pada akhirnya meruntuhkan mitos objektivitas absolut dalam proses pencarian kebenaran prosedural di Indonesia. 

Advertisement

Pada 18 Maret 2026, dua konferensi pers digelar hampir bersamaan. Di Mapolda Metro Jaya, Dirreskrimum Kombes Pol Iman Imanuddin menampilkan foto dua terduga eksekutor yang terekam CCTV, diidentifikasi berinisial BHC dan MAK, dan menegaskan foto tersebut diambil murni dari rekaman tanpa pengolahan digital.

Di Mabes TNI, Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengumumkan fakta yang berbeda: pihaknya telah mengamankan empat prajurit aktif berinisial NDP, SL, BHW, dan ES dari Dantim Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Empat nama dari satu institusi, dua nama dari institusi lain, keduanya merujuk pada sumber bukti yang sama.

Divergensi ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar perbedaan teknis administratif. Puspom TNI sendiri mengakui: “dari rekaman CCTV memang terlihat dua orang pelaku, tetapi dari satuan menyerahkan ada empat orang.” Pernyataan ini membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah dua nama tambahan itu berperan sebagai perencana yang tidak terekam secara visual, atau terdapat sumber informasi lain berupa laporan satuan yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka namun tidak dibuka kepada publik? Di sinilah celah antara dua versi itu memperoleh signifikansinya.

Kompleksitas ini semakin bertambah dari sisi cakupan penyelidikan. Polda Metro Jaya mengumpulkan 86 rekaman CCTV dan memeriksa 15 saksi, lalu menyimpulkan bahwa jumlah pelaku kemungkinan melebihi empat orang. Kedua institusi tidak hanya berbeda dalam jumlah terduga pelaku, tetapi juga dalam kedalaman investigasi yang berjalan secara paralel dan terpisah. Kondisi ini tentu memunculkan persoalan struktural yang serius. Ketika dua lembaga negara menyelidiki kasus yang sama tanpa koordinasi yang transparan, yang terbentuk bukan gambaran realitas yang utuh, melainkan dua fragmen narasi yang masing-masing memiliki logika internalnya sendiri.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Darurat Demokrasi

Darurat Demokrasi

Indonesia meraih skor 6,44 Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan Indonesia kembali mengalami penurunan masalah demokrasi.

HUT ke-81 TNI 5 Oktober 2026: Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara di Mabes TNI Cilangkap

HUT ke-81 TNI 5 Oktober 2026: Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara di Mabes TNI Cilangkap

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada puncak HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 5 Oktober 2026.

Kasus Sabu Pakai Pesawat TNI:  Mayor Laut Faisal Mulia Divonis 10 Tahun, Dipecat dari Militer

Kasus Sabu Pakai Pesawat TNI: Mayor Laut Faisal Mulia Divonis 10 Tahun, Dipecat dari Militer

Mayor Laut Faisal Mulia divonis 10 tahun penjara dalam kasus peredaran sabu menggunakan pesawat TNI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer