
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
KAPAN suatu peradilan disebut sesat? Apakah kejahatan yang berdampak besar terhadap kehidupan sipil dan demokrasi, namun diadili dalam mekanisme peradilkan militer, dapat dikatakan sesat? Kendatipun semua pelaku adalah anggota militer aktif, namun jelas adalah kekeliruan mendasar jika kanal hukumnya dipaksa ke dalam sistem peradilan militer!
Dalam konteks teror air keras yang dialamatkan kepada aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus, yang juga merupakan wakil ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tidak bisa dilihat secara hitam putih berdasarkan pelaku semata. Logika bahwa pelakunya adalah anggota militer, maka harus diadili melalui mekanisme peradilan militer pula, adalah bangunan logika sesat.
Coba lihat betapa paradoksnya pernyataan itu, ibarat membeli kucing dalam karung yang gagal paham dengan substansi pokok dalam perkara teror air keras ini. Teror air keras ini tidak semata-mata soal Andrie Yunus, tapi menyangkut seluruh kendali perjuangan penegakan HAM di Indonesia.
Bertalian dengan pertaruhan demokratisasi dan peran militer yang selama ini belum juga tertarik melepaskan diri dari lapak sosial dan politik. Teror air keras terhadap Andrie Yunus, adalah bentuk serangan terhadap “daulat sipil”. karena sangat disayangkan ketika jalur penyelesaian yang ditempuh, justru makin memperkuat posisi dan eksistensi militer melalui mekanisme peradilan militer.
Padahal publik paham betul, jika proses peradilan militer adalah mekanisme usang yang (sengaja) dipertahankan sebagai bentuk sikap “status quois” dalam rangka mempertahankan gaya militeristik orde baru. Militer seperti diberikan privilege untuk mengadili anggotanya sendiri yang melakukan kejahatan, bahkan termasuk tindak kriminal terhadap masyarakat sipil.
Peradilan Sesat
Angin reformasi memang dihembuskan kencang saat peristiwa kejatuhan Sorharto meledak di tahun 1998. Termasuk reformasi dalam tubuh militer yang dulu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Salah satu yang tidak kunjung tuntas, atau mungkin sengaja tidak dituntaskan adalah, sistem peradilan militer.
Bahkan peraturannya pun dianggap usang, namun enggan untuk dibenahi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer), merupakan produk warisan orde baru yang dipaksa untuk tetap hidup di bawah iklim reformasi. Bagaimana mungkin produk hukum masa lampau didesak untuk beradaptasi dimasa sekarang?
Ada semacam motif kekuasaan, terutama yang diuntungkan dengan posisi militer yang tetap genit berpolitik dan gemar merangsek masuk ke dalam lapangan sosial dan politik, untuk mempertahankan UU Peradilan Militer ini. Sebab secara institusional, tindakan kriminal anggota militer aktif alias anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kejahatan, termasuk terhadap masyarakat sipil, dengan bebas dapat diadili melalui peradilan militer.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



