Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peradilan Militer, Peradilan Sesat!

R
Penulis: Redaksi KP❯
Herdiansyah Hamzah.
Oleh: Herdiansyah Hamzah 

Advertisement

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

KAPAN suatu peradilan disebut sesat? Apakah kejahatan yang berdampak besar terhadap kehidupan sipil dan demokrasi, namun diadili dalam mekanisme peradilkan militer, dapat dikatakan sesat? Kendatipun semua pelaku adalah anggota militer aktif, namun jelas adalah kekeliruan mendasar jika kanal hukumnya dipaksa ke dalam sistem peradilan militer!

Dalam konteks teror air keras yang dialamatkan kepada aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus, yang juga merupakan wakil ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tidak bisa dilihat secara hitam putih berdasarkan pelaku semata. Logika bahwa pelakunya adalah anggota militer, maka harus diadili melalui mekanisme peradilan militer pula, adalah bangunan logika sesat.

Advertisement

Coba lihat betapa paradoksnya pernyataan itu, ibarat membeli kucing dalam karung yang gagal paham dengan substansi pokok dalam perkara teror air keras ini.  Teror air keras ini tidak semata-mata soal Andrie Yunus, tapi menyangkut seluruh kendali perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

Bertalian dengan pertaruhan demokratisasi dan peran militer yang selama ini belum juga tertarik melepaskan diri dari lapak sosial dan politik. Teror air keras terhadap Andrie Yunus, adalah bentuk serangan terhadap “daulat sipil”. karena sangat disayangkan ketika jalur penyelesaian yang ditempuh, justru makin memperkuat posisi dan eksistensi militer melalui mekanisme peradilan militer.

Padahal publik paham betul, jika proses peradilan militer adalah mekanisme usang yang (sengaja) dipertahankan sebagai bentuk sikap “status quois” dalam rangka mempertahankan gaya militeristik orde baru. Militer seperti diberikan privilege untuk mengadili anggotanya sendiri yang melakukan kejahatan, bahkan termasuk tindak kriminal terhadap masyarakat sipil.  

Advertisement

Peradilan Sesat

Angin reformasi memang dihembuskan kencang saat peristiwa kejatuhan Sorharto meledak di tahun 1998. Termasuk reformasi dalam tubuh militer yang dulu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Salah satu yang tidak kunjung tuntas, atau mungkin sengaja tidak dituntaskan adalah, sistem peradilan militer.

Bahkan peraturannya pun dianggap usang, namun enggan untuk dibenahi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer), merupakan produk warisan orde baru yang dipaksa untuk tetap hidup di bawah iklim reformasi. Bagaimana mungkin produk hukum masa lampau didesak untuk beradaptasi dimasa sekarang?

Ada semacam motif kekuasaan, terutama yang diuntungkan dengan posisi militer yang tetap genit berpolitik dan gemar merangsek masuk ke dalam lapangan sosial dan politik, untuk mempertahankan UU Peradilan Militer ini. Sebab secara institusional, tindakan kriminal anggota militer aktif alias anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kejahatan, termasuk terhadap masyarakat sipil, dengan bebas dapat diadili melalui peradilan militer.

Advertisement
Editor : Muhammad Rizki
Sumber : Kaltim Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Darurat Demokrasi

Darurat Demokrasi

Indonesia meraih skor 6,44 Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan Indonesia kembali mengalami penurunan masalah demokrasi.

Pengawal Gubernur Kaltim Disorot, Castro: Tak Heran, Watak Pemimpin dan Ajudan Sama

Pengawal Gubernur Kaltim Disorot, Castro: Tak Heran, Watak Pemimpin dan Ajudan Sama

Castro Unmul sebut aksi arogan ajudan cermin watak Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Desak klarifikasi & minta maaf ke mahasiswa.

Investigasi Etik Unmul Tuntas, Ketua BEM KM dan 3 Mahasiswa Terancam Sanksi Rektorat

Investigasi Etik Unmul Tuntas, Ketua BEM KM dan 3 Mahasiswa Terancam Sanksi Rektorat

Komisi Etik Unmul serahkan hasil investigasi skandal BEM KM ke Warek III. 4 mahasiswa dituntut jawab kasus dana kebakaran & miras.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer