Oleh:
Rusdianyah Aras
Tokoh Pers Senior Kaltim
KALTIMPOST.ID - Belakangan ini, ruang publik di Kalimantan Timur disuguhi dinamika birokrasi yang menyita perhatian. Polemik bermula dari persoalan jaminan kesehatan BPJS yang disorot Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyusul surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Situasi kemudian berkembang setelah klarifikasi dari Tim Ahli Gubernur, Sudarno, yang justru dinilai publik memperkeruh keadaan.
Sebagai jurnalis dan bagian dari masyarakat yang mencintai Benua Etam, fenomena ini tidak sekadar persoalan administratif. Lebih dari itu, kondisi ini mencerminkan retaknya komunikasi politik antarlevel pemerintahan.
Benang Kusut Komunikasi: Dari Surat hingga Klarifikasi
Persoalan BPJS Kesehatan merupakan isu sensitif karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Kritik yang disampaikan Wali Kota Samarinda seharusnya menjadi sinyal untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama.
Baca Juga: Sebut Tak Ada Lubang di TKP, Sopir Ambulans Ungkap Kronologi Tabrakan dengan Travel di Kutim
Namun, respons yang muncul justru memperuncing polemik. Klarifikasi dari tim ahli gubernur tidak meredakan suasana, melainkan menimbulkan kesan defensif di mata publik. Akibatnya, substansi utama—yakni keberlanjutan layanan kesehatan—tertutupi oleh perdebatan tentang siapa yang paling benar.
Efek Domino: Berkaca pada Kota Bontang
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
