Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengutuk Pengadilan Militer

R
Penulis: Redaksi KP❯
Herdiansyah Hamzah.

Advertisement

Oleh: Herdiansyah Hamzah

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan hasil pemantauan atas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus (wakil koordinator KontraS) yang terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 2026 lalu. Dalam Keterangan Pers Nomor 17/HM.00/IV/2026 tentang Hasil Pemantauan Komnas HAM atas kasus serangan terhadap Andrie Yunus tersebut, Komnas HAM memaparkan hasil-hasil temuannya. 

Advertisement

Hasil temuan ini membuat publik seolah-olah hendak mengutuk “peradilan militer yang dipaksakan” yang saat ini tengah memasuki proses persidangan. Betapa tidak, fakta-fakta dalam temuan Komnas HAM tidak berkesesuaian dengan “rekayasa” peradilan militer. 

Salah satu temuan dalam laporan Komnas HAM yang menggeser public trust adalah jumlah orang-orang yang diduga terlibat dalam terror air keras terhadap Andrie Yunus, lebih dari 4 orang. Jauh berbeda dari tersangka yang saat ini disidangkan di peradilan militer. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM menemukan fakta bahwa, “pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak terbatas pada empat orang.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis, terdapat setidaknya 14 orang yang terlibat secara langsung (saling terhubung/berkomunikasi) di lapangan dalam rangkaian peristiwa penyerangan tersebut”. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan keterlibatan pelaku non-lapangan sekurang-kurangnya 3 orang (masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut) oleh penegak hukum.

Advertisement

Dan yang paling mencengangkan adalah, terdapat perbedaan terduga pelaku dari versi Polda Metro Jaya dengan Puspom TNI.  Pelaku yang menjadi eksekutor penyiraman cairan kepada Andrie Yunus yang teridentifikasi sebagai MAK oleh Polda Metro Jaya tidak termasuk dalam 4 tersangka yang ditetapkan Puspom TNI.

 

Anti Reformasi

Kalangan militer harus paham jika logika peradilan militer, sudah tidak sejalan dengan tuntutan perubahan dalam tubuh TNI. Mekanisme peradilan militer yang dipaksakan dalam perkara-perkara kejahatan sipil, termasuk dalam peristiwa teror air keras yang dialami oleh Andrie Yunus, sudah “usang” dan anti reformasi tahun 1998.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Darurat Demokrasi

Darurat Demokrasi

Indonesia meraih skor 6,44 Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan Indonesia kembali mengalami penurunan masalah demokrasi.

Pengawal Gubernur Kaltim Disorot, Castro: Tak Heran, Watak Pemimpin dan Ajudan Sama

Pengawal Gubernur Kaltim Disorot, Castro: Tak Heran, Watak Pemimpin dan Ajudan Sama

Castro Unmul sebut aksi arogan ajudan cermin watak Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Desak klarifikasi & minta maaf ke mahasiswa.

Investigasi Etik Unmul Tuntas, Ketua BEM KM dan 3 Mahasiswa Terancam Sanksi Rektorat

Investigasi Etik Unmul Tuntas, Ketua BEM KM dan 3 Mahasiswa Terancam Sanksi Rektorat

Komisi Etik Unmul serahkan hasil investigasi skandal BEM KM ke Warek III. 4 mahasiswa dituntut jawab kasus dana kebakaran & miras.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer