
Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais dan Penulis Buku
KALTIMPOST.ID, Sebagai salah satu kekuatan sipil, mahasiswa menjadi garda terdepan yang menggaungkan secara lantang beragam keluh kesah wong cilik. Kaum intelektual tersebut adalah harapan dan modal vital bagi pembangunan nasional di segala sektor.
Kali ini, agen perubahan tersebut sedang menyuarakan jeritan hati serta kegelisahan publik terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai membuat masyarakat, terutama kaum menengah ke bawah, semakin terjepit.
Seperti aksi demonstrasi Jumat (2/6) kemarin yang menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa hari ini tidak sepenuhnya menutup diri, berjarak, pura-pura buta dan tuli terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat. Unjuk rasa tersebut menjadi cerminan masih ada asa bahwa ada kelompok sipil yang menaruh empati sekaligus bersimpati dengan nasib bangsa dan negaranya.
Sebagai tambahan informasi, aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta itu diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa seperti halnya BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Institut Pertanian Bogor (IPB), BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, dan lain-lain.
Baca Juga: Menggali Potensi Generasi Penerus
Ribuan mahasiswa tersebut berbondong-bondong membanjiri kawasan Bundaran HI. Kendatipun sempat dihadang oleh polisi dan TNI, mereka tetap berjalan kaki, bahkan bertahan hingga malam hari. Dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” tersebut, ada lima tuntutan yang disuarakan.
Di antaranya yaitu menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan serta berhenti mengelak.
Kemudian timbullah pertanyaan: apakah semua tuntutan tersebut rasional dan memungkinkan untuk segera dieksekusi? Terutama terkait tuntutan agar Program MBG dan Kopdes Merah Putih segera dihentikan. Bukankah kerugian negara akan semakin membengkak jika tiba-tiba proyek besar tersebut disetop?
Sebab, usut punya usut, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih telah menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Lagi pula, jika ditutup total secara mendadak, kerugian negara akan semakin membengkak. Banyak pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan kehilangan pekerjaan alias menganggur.
Lain halnya jika dihentikan sementara sembari dievaluasi secara total dan dirombak secara besar-besaran terkait tata kelola, sistem, dan mekanisme di dalamnya agar bisa menutup celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tentu saja hal itu harus diiringi dengan penguatan kontrol dan pengawasan terkait tata kelolanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




