Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Di tengah kerumunan massa, seorang bocah perempuan menangis tersedu-sedu meratapi jasad ayahnya. Berulang kali dia berteriak dengan histeris, “Bapak, bapak, bapak.” Di usianya yang masih sangat belia, dia terpaksa menelan kenyataan pahit. Ayah tercintanya meninggal dunia akibat pengeroyokan. Hal itu bermula dari sang ayah yang diduga mencuri ayam.
Publik geram dan mengecam keras aksi main hakim sendiri tersebut. Tindakan brutal dan sewenang-wenang telah mencoreng wajah penegakan hukum kita serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Nyawa manusia seolah tidak ada harganya.
Insiden tragis yang terjadi di Desa Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada 24 Juli, menjadi bukti konkret bahwa sebagian warga mulai berani dan terang-terangan melawan hukum. Kepatuhan terhadap norma hukum mulai terkikis, atau bahkan sedang berada di ujung tanduk.
Pertanyaan selanjutnya, kenapa oknum-oknum tersebut tidak menyerahkan terduga pelaku pencurian tersebut ke aparat kepolisian? Kenapa mereka lebih memilih menghajar habis-habisan tanpa ampun? Apakah karena sudah hilang kepercayaan terhadap institusi penegak hukum kita? Beberapa pertanyaan terus-menerus mengusik alam pikiran saya.
Baca Juga: Stigma Londo Ireng
Namun, apa pun alasannya, main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, adalah tindak pidana yang harus diproses hukum. Ditambah lagi, mereka telah menghilangkan hak korban untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.
Padahal, sebagai negara hukum, kita menganut prinsip due process of law, yakni prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil, benar, dan sesuai prosedur sebelum dinyatakan bersalah atau dijatuhi hukuman.
Artinya, kendatipun korban tertangkap tangan mencuri, secara hukum dia tetap memiliki hak untuk ditangkap sesuai prosedur, diperiksa oleh penyidik, didampingi penasihat hukum/pengacara jika dibutuhkan, diadili di pengadilan, membela diri, dan memperoleh putusan dari hakim.
Tetapi faktanya, semua hak tersebut dirampas oleh oknum-oknum yang luapan amarahnya membabi buta. Mestinya pelaku pencurian ini tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (presumption of innocence).
Terus terang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya tatanan sosial masyarakat jika setiap ada pelanggaran hukum diambil alih oleh warga sipil yang sama sekali tidak memiliki wewenang. Bisa jadi amburadul negeri ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
