Menyoal Matinya Oposisi

Oleh:

Ahmad Baiduri
Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan UGM asal Kabupaten Paser

DEMOKRASI Indonesia sedang menghadapi ujian serius. Salah satu gejalanya adalah semakin lemahnya peran oposisi dalam sistem politik. Padahal, dalam negara demokrasi, oposisi merupakan elemen penting untuk menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah. Tanpa kekuatan yang mengawasi dan mengoreksi kebijakan, ruang demokrasi berpotensi menyempit dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Komposisi parlemen saat ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara koalisi pemerintah dan pihak di luar pemerintahan. Kondisi tersebut membuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah semakin lemah. Tidak sedikit kebijakan strategis disahkan dengan minim perdebatan publik, sehingga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kemunduran kualitas demokrasi.

Mengapa Oposisi Melemah?

Fenomena melemahnya oposisi sebenarnya bukan hal baru. Dan Slater (2018) menjelaskan bahwa sejak era Reformasi berkembang praktik promiscuous power-sharing, yakni pembagian kekuasaan secara transaksional kepada lawan politik setelah pemilu. Politik berbagi kekuasaan ini membuat hampir semua partai akhirnya bergabung dalam pemerintahan.

Slater juga menilai para pemenang pemilu di Indonesia lebih memilih pendekatan reciprocity, yaitu membuka pintu koalisi bagi lawan politik, dibandingkan model victory yang hanya melibatkan partai pendukung. Akibatnya, kompetisi politik kehilangan makna substantif karena pemilu lebih menjadi ajang menentukan posisi tawar dalam pembagian kekuasaan.

Faktor lain ialah semakin memudarnya ideologi partai. Politik yang semakin pragmatis mendorong partai lebih mengutamakan akses terhadap kekuasaan daripada konsistensi sikap politik. Oposisi akhirnya bukan lagi pilihan ideologis, melainkan sekadar akibat gagalnya negosiasi masuk ke pemerintahan.

Di sisi lain, menjadi oposisi juga dianggap tidak memberikan insentif politik yang menarik. Partai yang berada di luar pemerintahan kehilangan akses terhadap jabatan, sumber daya politik, maupun peluang memengaruhi kebijakan. Kondisi tersebut membuat banyak partai memilih bergabung ke dalam koalisi meski harus mengorbankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Demokrasi Tanpa Penyeimbang