
Oleh: Muhammad Aufal Fresky, esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Sebentar lagi, Indonesia akan memasuki usia 81 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Sebuah perjalanan panjang dengan berjuta cerita di dalamnya. Kemerdekaan yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali masih menghantui alam pikiran setiap anak bangsa. Bahwa harapan para pendiri, pejuang, dan semua pahlawan bangsa di masa silam nyatanya belum sepenuhnya terwujud.
Kemerdekaan yang kita nikmati selama ini, rasanya belum sepenuhnya menjadi jembatan emas untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan, acap kali muncul pernyataan yang berseliweran bahwa perjuangan melawan sesama anak bangsa itu jauh lebih sulit dibandingkan mengusir para imperialis atau kolonialis yang ratusan tahun bercokol di negeri ini. Jika dulu pihak musuh bisa diidentifikasi dengan jelas, saat ini justru sebagian berbaju dinas, berlagak sebagai pelayan masyarakat. Padahal, aslinya lintah pengisap anggaran negara.
Sejak era Sukarno hingga Prabowo, bisa dipastikan ada oknum pejabat publik yang menyimpang. Melanggar norma agama, hukum, dan kesusilaan hanya demi memuaskan hasrat dan ambisi dunawinya. Tidak semua pejabat berperilaku seperti bandit. Namun demikian, tidak pula semua pejabat dapat dikatakan bersih. Di antara keduanya, masih ada sebagian oknum yang menyalahgunakan amanah demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Setiap periode pemerintahan, ada saja yang bersikap semau-maunya sendiri, alias tidak begitu memperhatikan kepentingan khalayak luas. Baik di level daerah maupun pusat, noda-noda hitam itu tidak bisa kita tepis keberadaannya. Bahkan, tidak hanya di lingkup eksekutif, oknum-oknum yang hanya menomorsatukan kepentingan diri dan golongannya itu juga tersebar di legislatif dan yudikatif. Padahal, ketiganya adalah pilar-pilar demokrasi kita. Jika pilar-pilarnya retak, pelan-pelan demokrasi ini juga bisa terancam. Bahkan, nasibnya bisa di ujung tanduk.
Kadang kala saya berpikir, bukankah gaji dan tunjangan para pejabat tinggi kita sudah cukup atau bahkan lebih dari cukup? Bukankah semua telah difasilitasi dengan nyaman oleh negara untuk menunjang kinerja mereka? Tapi, kenapa pejabat kita justru begitu rakus merampok uang yang bukan haknya?
Apa karena sebelum mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya, mereka telah menggelontorkan miliaran hingga triliunan rupiah sehingga ketika menjabat harus mengembalikan biaya politik? Atau karena berutang budi pada para penyokongnya, baik dari kalangan pengusaha kelas kakap maupun elite-elite politik lainnya sehingga butuh banyak sumber pemasukan untuk memuaskan hati pendukungnya itu? Entahlah, pertanyaan demi pertanyaan itu masih terus-menerus mengusik pikiran saya.
Baca Juga: Digital Constitutionalism
Yang jelas, kita sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di negeri ini memiliki hak untuk menuntut mereka yang telah menyalahi sumpah jabatannya. Lagi pula, mereka ini bisa dikatakan menjadi musuh dalam selimut. Istilah lainnya adalah pengkhianat bangsa yang sebenarnya. Disadari atau tidak, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan itu merugikan ratusan juta rakyat. Nasib rakyat menjadi terkatung-katung sebab haknya dirampas.
Dari tahun ke tahun, persoalan kemiskinan seolah sukar dientaskan. Pengangguran di mana-mana. Kriminalitas dan kejahatan jalanan mulai bertebaran. Salah satunya disebabkan oleh himpitan ekonomi. Kadang ada warga kita yang sama sekali tidak berniat untuk mencuri, tapi karena keterdesakan ekonomi, dia mencuri ayam, misalnya.
Kemiskinan struktural semacam ini terjadi karena sistem, regulasi, kebijakan, program, dan ekosistem sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada kalangan bawah untuk bisa hidup layak. Puluhan tahun kita merdeka, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



