Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menghentikan Konservasi dengan Cara Lama

R
Penulis: Redaksi KP❯
Mira Widya Saragih.
Mira Widya Saragih.

Advertisement

Oleh:

Mira Widya Saragih

Research Assistant Institute of Public Policy Atma Jaya

Advertisement

INDONESIA memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hutan, air, tumbuhan, dan satwa menjadi penopang kehidupan sekaligus bagian dari ruang hidup masyarakat yang selama berabad-abad menjaganya. Di antara para penjaga itu terdapat masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan dan mewariskan pengetahuan tentang cara mengelola alam secara turun-temurun.

Namun, di tengah masifnya industri ekstraktif, ruang hidup tersebut semakin terdesak. Logika pembangunan yang menempatkan tanah sebagai komoditas membuat masyarakat adat kerap dipandang sebagai penghalang penguasaan ruang. Salah satu persoalan muncul ketika kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, termasuk taman nasional.

Indonesia memang terus menunjukkan komitmen terhadap agenda keberlanjutan lingkungan. Melalui target Sustainable Development Goals (SDGs) dan komitmen dalam Paris Agreement, pemerintah memperluas kawasan konservasi. Saat ini, kawasan hutan konservasi Indonesia mencapai sekitar 27 juta hektare dan terdapat 57 taman nasional.

Advertisement

Namun, luas kawasan konservasi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan konservasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mengelola, bagaimana kawasan itu dijaga, dan apakah masyarakat yang telah hidup di dalamnya ikut dilibatkan?

Model taman nasional yang banyak diterapkan Indonesia berakar dari pendekatan konservasi Barat, terutama Amerika Serikat. Dalam model tersebut, alam cenderung dipandang sebagai ruang yang harus dipisahkan dari aktivitas manusia agar tetap berada dalam kondisi alaminya.

Persoalannya, konteks Indonesia berbeda. Hutan di negeri ini bukan ruang kosong. Di banyak tempat, kawasan hutan merupakan ruang hidup masyarakat adat yang telah dikelola jauh sebelum negara menetapkan batas-batas konservasi.

Ketika pendekatan konservasi mengabaikan kenyataan tersebut, konflik pun muncul. Mulai dari pengusiran masyarakat adat, konflik agraria, hilangnya sumber mata pencaharian, hingga tumpang tindih dengan aktivitas pertambangan. Ironisnya, kawasan yang ditetapkan untuk melindungi alam pun tidak selalu terbebas dari kerusakan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Refleksi Dana Karbon Kaltim

Refleksi Dana Karbon Kaltim

Demi menghargai masyarakat adat yang telah menjaga hutan, dana karbon dirancang untuk memenuhi itu Namun perhitungannya tidak sesuai harapan

Tapal Batas Belum Jelas, Masyarakat Adat di Kaltim Hadapi Jalan Panjang Mendapat Pengakuan Hukum

Tapal Batas Belum Jelas, Masyarakat Adat di Kaltim Hadapi Jalan Panjang Mendapat Pengakuan Hukum

Konflik tapal batas dan perbedaan kepentingan menghambat pengakuan masyarakat hukum adat di Kaltim, termasuk penetapan tanah ulayat.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kaltim Masih Minim, Hanya 10 dari 516 Komunitas Kantongi SK

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kaltim Masih Minim, Hanya 10 dari 516 Komunitas Kantongi SK

Dari 516 komunitas masyarakat hukum adat di Kaltim, baru 10 yang diakui pemerintah. Sebanyak 143 komunitas masuk program pendampingan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer