
Oleh:
Mira Widya Saragih
Research Assistant Institute of Public Policy Atma Jaya
INDONESIA memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hutan, air, tumbuhan, dan satwa menjadi penopang kehidupan sekaligus bagian dari ruang hidup masyarakat yang selama berabad-abad menjaganya. Di antara para penjaga itu terdapat masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan dan mewariskan pengetahuan tentang cara mengelola alam secara turun-temurun.
Namun, di tengah masifnya industri ekstraktif, ruang hidup tersebut semakin terdesak. Logika pembangunan yang menempatkan tanah sebagai komoditas membuat masyarakat adat kerap dipandang sebagai penghalang penguasaan ruang. Salah satu persoalan muncul ketika kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, termasuk taman nasional.
Indonesia memang terus menunjukkan komitmen terhadap agenda keberlanjutan lingkungan. Melalui target Sustainable Development Goals (SDGs) dan komitmen dalam Paris Agreement, pemerintah memperluas kawasan konservasi. Saat ini, kawasan hutan konservasi Indonesia mencapai sekitar 27 juta hektare dan terdapat 57 taman nasional.
Namun, luas kawasan konservasi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan konservasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mengelola, bagaimana kawasan itu dijaga, dan apakah masyarakat yang telah hidup di dalamnya ikut dilibatkan?
Model taman nasional yang banyak diterapkan Indonesia berakar dari pendekatan konservasi Barat, terutama Amerika Serikat. Dalam model tersebut, alam cenderung dipandang sebagai ruang yang harus dipisahkan dari aktivitas manusia agar tetap berada dalam kondisi alaminya.
Persoalannya, konteks Indonesia berbeda. Hutan di negeri ini bukan ruang kosong. Di banyak tempat, kawasan hutan merupakan ruang hidup masyarakat adat yang telah dikelola jauh sebelum negara menetapkan batas-batas konservasi.
Ketika pendekatan konservasi mengabaikan kenyataan tersebut, konflik pun muncul. Mulai dari pengusiran masyarakat adat, konflik agraria, hilangnya sumber mata pencaharian, hingga tumpang tindih dengan aktivitas pertambangan. Ironisnya, kawasan yang ditetapkan untuk melindungi alam pun tidak selalu terbebas dari kerusakan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




