Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Refleksi Dana Karbon Kaltim

O
Penulis: Opini❯
Dewi Risnawati, Peneliti Kebijakan Hijau dan Tata Kelola Desa, FISIP Universitas Mulawarman.
Oleh: Dewi Risnawati
Peneliti Kebijakan Hijau dan Tata Kelola Desa, FISIP Universitas Mulawarman

Advertisement

PADA pertengahan Oktober 2026, ketua Badan Permusyawaratan Kampung Long Isun di Mahakam Ulu menyatakan bahwa mereka telah menjaga hutan sudah ratusan tahun tanpa dibayar oleh siapa pun. Mereka dengan tegas menolak dana karbon yang telah ditawarkan. Setelah para warga diundang untuk verifikasi wilayah adat pada Agustus 2024, mereka pun menolak.

Sebaliknya yang terjadi di lokasi adalah sosialisasi program dana karbon, dan banyak warga pada saat itu terpaksa menandatangani berita acara. Lalu setelah itu lebih dari 300 anggota masyarakat kemudian menolak persetujuan mereka. Dana yang ditolak merupakan bagian dari inisiatif Forest Carbon Partnership Facility, yang tentunya akan memberikan insentif dari Bank Dunia senilai US$110 juta untuk Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2028 sebagai kompensasi atas komitmen untuk mengurangi emisi 22 juta ton CO2 yang mana setara dengan degradasi hutan dan deforestrasi.

Pada tahap awal pencairan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebesar Rp327,96 miliar. Pemerintah Provinsi Kaltim menerima Rp 69,15 miliar dari dana tersebut, lalu Bank Dunia menetapkan porsi untuk tujuh masyarakat adat di seluruh Kaltim hanya mendapatkan Rp 1,75 miliar. Lalu apa yang membuat mereka menolak?

Advertisement

Dana tersebut dicairkan dengan tergesa – gesa menjelang akhir tahun anggaran. Yang mana untuk desa-desa penerima manfaat tidak menerima dana tunai melainkan berupa bibit dan pelatihan kelompok tani. Julio Castor Achmadi dari Accountability Counsel menilai ada hal yang tidak adil dalam pembagian dana ini dikarenakan prosesnya yang tidak memenuhi standar Bank Dunia itu sendiri, yang tentunya hal itu juga membuat kita banyak bertanya-tanya dalam diam.

Dalam bukunya Defining Environmental Justice tahun 2027, David Schosberg menyebutkan, salah satu ukuran paling dasar dari keadilan lingkungan adalah keadilan distributif. Yang berarti bahwa siapa yang menerima manfaat dari kebijakan yang menangani kerusakan, dan siapa nantinya yang akan menanggung beban dari kerusakan itu sendiri, dinilai berdasarkan jumlah yang sampai ke tangan masing masing pihak, bukan berdasarkan niat baik.

Hutan Terpencil, Dana yang Dibagi di Kota

Advertisement

Sebenarnya jika melihat perbandingan angka ini, menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar akan membantu. Sementara itu 441 desa dan kelurahan di kabupaten/kota menerima Rp 98,79 miliar, dan tujuh masyarakat adat yang bertanggung jawab untuk menjaga hutan hanya menerima Rp 1,75 miliar saja.

Dinas Kehutanan Kaltim menerima Rp 35,74 miliar, yang merupakan lebih dari separuh dari dana yang dialokasikan oleh provinsi. Semua desa di Mahakam Ulu, tempat Long Isun berada, menerima sekitar Rp 378 juta per desa, tetapi dana itu harus dimasukkan ke APBDes melalui proposal daripada diberikan langsung kepada warga.

Demi menghargai masyarakat adat yang telah menjaga hutan, dana karbon dirancang untuk memenuhi itu. Namun perhitungannya masih sangat jauh dari mekanisme yang jelas. Karena menempatkan msyarakat adat menjadi urutan yang paling bawah penerima manfaat tersebut. Masyarakat yang wajib memastikan bagaimana hutan dapat dilindungi sehingga menanggung pembatasan akses berladang, berburu, dan juga mengambil bahan dari hutan dalam keseharian mereka.

Padahal dibalik itu ada instansi yang mengelola administrasi yang tentunya mendapatkan dana yang jauh lebih besar Pada hal ini Long Isun menolak bukan karena mereka tidak membutuhkan dana tersebut, melainkan mereka menolak skema yang menilai hutan mereka dari karbon yang bisa dijual, tanpa pernah bertanya dan berdiskusi berapa bagian yang pantas untuk masyarakat yang menjaganya selama ini. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Terimpit Sawit dan Tambang, Kampung Tepian Ulaq Kubar Manfaatkan Dana Karbon untuk Bibit dan MPA

Terimpit Sawit dan Tambang, Kampung Tepian Ulaq Kubar Manfaatkan Dana Karbon untuk Bibit dan MPA

Kampung Tepian Ulaq Muara Pahu Kubar manfaatkan Dana Karbon FCPF untuk bibit buah & MPA di tengah tekanan sawit.

Menyusuri Jejak Peradaban Dayak Benuaq, Kampung Mancong Kubar Harapkan Manfaat Nyata Dana Karbon

Menyusuri Jejak Peradaban Dayak Benuaq, Kampung Mancong Kubar Harapkan Manfaat Nyata Dana Karbon

Kampung Mancong Kubar terhimpit sawit, bahan upacara adat & kain Doyo terancam punah. Simak perjalanan tim Kaltim Post & CSF Unmul!

Mengurai Alur dan Transparansi Dana Karbon Bank Dunia di Kaltim, Mengalir ke Mana Saja?

Mengurai Alur dan Transparansi Dana Karbon Bank Dunia di Kaltim, Mengalir ke Mana Saja?

Dana karbon mengalir ke desa-desa di Kaltim. Mengapa distribusi dana FCPF-CF dikritik masyarakat dan dinilai tidak selaras dengan pelestaria

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer