KALTIMPOST.ID - Capaian indikator kemiskinan di Kaltim menunjukkan tren penanganan yang sangat positif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, persentase penduduk miskin Kaltim berada pada angka 5,14 persen.
Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, sekaligus mencerminkan efektivitas awal jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi masyarakat lokal Pemerintah Provinsi Kaltim.
Penurunan angka kemiskinan ini juga ditopang oleh perbaikan pasar kerja, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melandai berkelanjutan ke 5,24 persen pada Mei 2026 dan proporsi pekerja formal naik menjadi 55,61 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesempatan kerja produktif berkontribusi langsung pada kestabilan pendapatan rumah tangga rentan.
Namun, di balik tren positif tersebut, terdapat beberapa catatan kritis mengenai struktur kemiskinan serta tantangan instrumen pembiayaan daerah. Kesenjangan angka kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar, di mana persentase kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 7,42 persen, sedangkan di wilayah perkotaan tercatat 4,15 persen.
Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan Kaltim tercatat naik menjadi Rp 935.662 per kapita per bulan, didorong oleh tekanan inflasi pada komoditas kebutuhan dasar, terutama kelompok pangan seperti beras, telur dan daging ayam yang berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap Garis Kemiskinan.
Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya potensi atau dinamika penurunan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, maupun Dana Desa. Keterbatasan ruang fiskal APBD berisiko mempersempit cakupan jaring pengaman sosial, menunda pembangunan infrastruktur konektivitas desa-kota, serta mengurangi intervensi program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung.
Untuk menutupi celah pembiayaan akibat dinamika fiskal APBD tersebut, Kaltim memiliki modal pembiayaan alternatif yang melimpah dari sektor non-pemerintah melalui Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan.
Proyeksi potensi zakat se-Kaltim diperkirakan mencapai Rp 6 triliun, di mana realisasi penghimpunan ZIS oleh Baznas se-Kaltim yang ada telah membuktikan dampaknya pada pembiayaan bedah rumah, kesehatan, beasiswa, hingga bantuan modal produktif UMKM (Z-Mart, Z-Auto, Z-Chicken).
Sementara itu, keberadaan industri ekstraktif, perkebunan kelapa sawit, dan sektor jasa menyimpan potensi dana CSR triliunan rupiah yang jika diintegrasikan dengan agenda penanggulangan kemiskinan daerah dapat mencegah overlapping program serta mempercepat penanganan daerah kantong kemiskinan di perdesaan.
Agar Baznas Kaltim mampu menjadi hub pengelola potensi zakat dan kolaborator CSR korporasi secara maksimal, diperlukan sejumlah strategi penguatan kelembagaan. Pertama, mendorong regulasi daerah berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengamanatkan pengumpulan zakat ASN secara otomatis via Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta memfasilitasi kemitraan penyaluran CSR perusahaan melalui program pengentasan kemiskinan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
